Program Penanggulangan Kemiskinan di Sumsel, Siapkan Zonasi Kantong Kemiskinan

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Program penanggulangan kemiskinan selalu menjadi isu paling utama dalam pembangunan di Sumatera Selatan setiap tahunnya, tak terkecuali di masa kepemimpinan Herman Deru-Mawardi Yahya.

Dalam visi dan misinya, program pengentasan kemiskinan menjadi salah satu janji politik mereka.

Pada tingkat nasional, capaian kemiskinan Sumsel selalu berada di atas capaian nasional atau secara peringkat ke 11 dengan tertinggi.

Baca: SEDANG BERLANGSUNG, Ini Link Live Streaming Ochannel Sriwijaya FC vs Barito Putera, Nonton dari HP

Program yang digelontorkan dirasa masih kurang signifikan akibat sasaran yang kurang tepat, lemahnya koordinasi antar sektor antar pemerintah daerah serta minimnya evaluasi setelah program dilaksanakan.

Untuk itu, sesuai dengan amanat Permendagri 42/2010 tentang TKPK, perlu dilakukan upaya dalam suatu wadah koordinasi melalui forum TKPK yang diketuai Wakil Gubernur.

Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya ditemui usai rapat TKPK di Bina Praja, Senin (12/11/2018) mengatakan, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melakukan rapat awal untuk membahas program penanggulangan kemiskinan.

Baca: Taktik Jitu Alfredo di Fase Kritis, Butuh Dukungan Suporter Sriwijaya FC di Sisa Laga

Dimana ditahap awal ini, pihaknya menyusun program dengan menyesuaikan zonasi pemetaan wilayah yang terdapat kantong kemiskinan.

"Sekarang sedang dipetakan oleh Bappeda Sumsel, kedepan akan ada program khusus disetiap OPD, jadi jika kantong kemiskinannya berkaitan dengan masalah pendidikan maka akan dihandel oleh OPD yang berkaitan," jelasnya.

Baca: Berikut hasil lengkap Liga Spanyol pekan ke-12, Barcelona Kalah, Madrid Cetak Kemenangan Ke-Empat

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan, tren tingkat kemiskinan Sumsel setiap tahunnya menurun dari 16,28% terhitung sejak Maret 2009 menjadi 12,80% Maret 2018 namun dengan laju melambat.

Dalam rapat tersebut, terungkap ada enam kabupaten di Sumsel dengan persentase kemiskinan di atas 10 persen, yaitu kabupaten Muratara 19,09 persen, kabupaten Muba 18,62 persen, kabupaten Oki 17,52 persen, kabupaten Lahat 15,59 persen, kabupaten Pali 15,28 persen, dan kabupaten Muara Enim 14,14 persen.

Baca: Sriwijaya FC vs Barito Putera, Sanksi 5 Laga Kandang Berakhir, Lihat Dukungan Suporter SFC

“Pemprov akan fokus dan intervensi dalam menanggulangi dan mengurangi kemiskinan di enam kabupaten tersebut. Kepada para kepala daerah diminta untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya masing-masing," ujar Mawardi

Selain itu, Ia juga meminta kepada OPD untuk segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepala daerah mengenai tingkat kemiskinan di daerahnya, serta jika terdapat program kegiatan untuk lebih diarahkan dan difokuskan kepada 6 daerah tersebut, tanpa mengabaikan daerah lainnya di Sumsel.

Baca: Calon KPU Merasa Diskriminasi, PNS Diberi Kolanggaran Waktu. Ketua Timsel 1: Proses Sesuai Tahapan

Lebih jauh, Mawardi mencontohkan jika kantong-kantong kemiskinan berada di wilayah bantaran sungai, seperti di kota Palembang misalnya, maka di daerah tersebut perlu dibuatkan program.

”Buatkan program bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dibina kelompok-kelompok," ungkapnya.

Mantan Bupati Ogan llir dua periode ini juga meminta agar BKKBN dapat bekerjasama dengan pemprov Sumsel melalui OPD terkait dalam kegiatan pengentasan kemiskinan serta mensinkronkan dengan APBD provinsi.