Berita Sumsel

Pembangunan Jembatan Muara Lawai Terancam Tersendat, Dana Terkumpul Baru Rp 5 Miliar

Pembangunan jembatan Muara Lawai di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan terancam tersendat karena dana yang tersedia baru Rp 5 miliar.

Penulis: Linda Trisnawati | Editor: tarso romli
Sripoku.com/Linda Trisnawati
JEMBATAN MUARA LAWAI - Gubernur Sumsel H Herman Deru menerangkan soal renana pembangunan Jembatan Muara Lawai di Kabupaten Lahat kepada media di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (9/2/2026). Pembangunan jembatan terancam tersendat karena dan belum bisa dilaksanakan karena dana terkumpul baru Rp 5 M dari Rp 22 M yang dibutuhkan. 

Ringkasan Berita:
  • Rencana pembangunan jembatan Muara Lawai di Kabupaten Lahat terancam tersendat dikarenakan dana yang terkumpul dari pihak perusahaan batu bara baru Rp 5 miliar.
  • Sedangkan dana yang harus tersedia Rp 22 miliar sehingga pekerjaan pembangunan jembatan baru bisa dilaksanaka.
  • Gubernur Sumsel H Herman Deru menyebut bahwa pengerjaan pembangunan jembatan dilakukan Balai Besar Pelaksanaaan Jalan Nasional (BBPJN) sehingga dananya harus terkumpul semua.

 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Rencana pembangunan kembali Jembatan Muara Lawai di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, hingga kini masih menemui jalan buntu. Jembatan yang ambruk akibat beban empat truk batu bara tersebut belum bisa dikerjakan karena dana patungan dari pihak perusahaan baru terkumpul Rp 5 miliar.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengungkapkan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun Jembatan Muara Lawai  mencapai Rp 22 miliar.

Artinya, dana yang tersedia saat ini baru mencapai 25 persen dari total kebutuhan.

"Kebutuhan Jembatan Lawai itu Rp 22 miliar, uangnya baru terkumpul Rp 5 miliar. Pengumpulannya memang bertahap," kata Deru saat di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (9/2/2026).

Deru menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan jembatan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang terlibat.

Pihak asosiasi telah menentukan besaran kontribusi bagi masing-masing perusahaan.

Ia juga menjelaskan mengapa pembangunan belum bisa dimulai meskipun dana awal sudah ada.

Hal ini berkaitan dengan status pelaksana proyek, yakni Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel. 

Menurutnya, karena ini ditangani instansi negara, dana harus terkumpul atau tersedia secara pasti sesuai prosedur sebelum pembangunan dimulai.

Berbeda dengan swasta, jika dibangun pihak swasta, pengerjaan bisa dilakukan fleksibel sesuai dana yang ada. 

"Uang pembangunan sudah ditentukan oleh asosiasi, si A berapa, si B berapa. Sekarang baru 25 persen," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Sumsel, Andi Asmara, membenarkan kendala finansial tersebut.

Pihaknya mengaku terus mendorong perusahaan anggotanya untuk segera melunasi komitmen kontribusi.

"Iya, baru terkumpul Rp 5 miliar. Kami mendorong perusahaan untuk secepatnya berkontribusi dalam pendanaan pembangunan jembatan ini," kata Andi.

Sumber: Sriwijaya Post
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved