Puluhan Guru TK dan PAUD Geruduk DPRD Prabumulih Tuntut Honor Dibayar Penuh

Ringkasan Berita:

• Puluhan guru honorer Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menuntut uang transportasi atau honor agar tidak dipangkas dan tetap dibayarkan penuh hingga akhir tahun.
• Persoalan ini mencuat setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemkot Prabumulih diketahui hanya menganggarkan honor untuk 1.003 orang. 
• Ketimpangan data tersebut memunculkan opsi pahit bagi para guru, yakni pengurangan besaran honor dari Rp 300 ribu per bulan agar semua terakomodir

SRIPOKU.COM, PRABUMULIH – Puluhan guru honorer Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendatangi Gedung DPRD Kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (3/2/2026). 

Kedatangan mereka bertujuan untuk memperjuangkan uang transportasi atau honor agar tidak dipangkas dan tetap dibayarkan penuh hingga akhir tahun.

Persoalan ini mencuat setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemkot Prabumulih diketahui hanya menganggarkan honor untuk 1.003 orang. 

Padahal, berdasarkan hasil verifikasi terbaru, total guru honorer di Prabumulih, termasuk yang berada di bawah naungan Departemen Agama (Depag), mencapai 1.910 orang.

Ketimpangan data tersebut memunculkan opsi pahit bagi para guru, yakni pengurangan besaran honor dari Rp 300 ribu per bulan agar semua terakomodir, atau honor hanya dibayarkan hingga bulan Juni 2026 karena keterbatasan anggaran.

"Kami berharap DPRD melalui Komisi I dapat memperjuangkan aspirasi kami agar honor tetap dibayarkan full hingga akhir tahun tanpa ada potongan," ungkap salah seorang guru saat menyampaikan aspirasi.

Kepala Disdikbud Pemkot Prabumulih, A Darmadi SPd mengakui jika pihaknya hanya menganggarkan anggaran sedikit sehingga tidak bisa mengakomodir semua guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) itu.

"Jadi kemarin kita anggarkan sebanyak 1003 orang guru, setelah kita kroscek ulang guru-guru di Prabumulih termasuk di bawah Depag itu ternyata sebanyak 1910 orang, ada selisih," ungkap Darmadi ketika diwawancarai.

Darmadi mengaku terkait selisih jumlah tersebut setelah dilakukan pertemuan antara pihaknya bersama guru dengan Komisi I DPRD Prabumulih dipimpin Wakil Ketua Ir Dipe Anom dan Ketua Komisi Riza Ariansyah SH disepakati akan dianggarkan dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) mendatang. 

"Nanti selisih ini akan dianggarkan di ABT. Selama ini yang mendapat hanya sebanyak 1003 itu, kedepan selisih kurang itu akan dianggarkan dewan, transport itu sebesar Rp 300 ribu," katanya seraya mengatakan adanya penambahan karena ada penambahan satuan pendidikan.

Akan Dianggarkan di APBD Perubahan 

Wakil Ketua DPRD Prabumulih, Ir Dipe Anom memastikan tidak akan mengurangi atau menghilangkan insentif guru honorer. 

Mengenai kekurangan anggaran akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2026. 

Dipe mengatakan untuk tenaga pendidikan masuk dalam prioritas sehinga harus dianggarkan kedepannya termasuk insentif, operasional apalagi guru merupakan tokoh yang akan membentuk generasi bangsa. "Apalagi guru TK dan PAUD yang memiliki beban kerja yang melebihi SD dan SMP karena murid sudah mengerti, sedangkan anak TK harus diberikan pendidikan ekstra dan lebih. Bahkan kami juga berharap kedepan ditingkatkan dari Rp 300 ribu," tuturnya.

Lebih lanjut pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan itu mengatakan pemerintah kota Prabumulih mampu menaikkan gaji RT mencapai Rp 1 juta dengan beban kerja beda tipis, tentu untuk transport guru non ASN ini bisa dilakukan. "Beban guru ini sangat tinggi, pemerintah daerah harus memberikan support kepada mereka. Apalagi ini untuk seluruh guru dari TK PAUD hingga SMP baik negeri maupun swasta," katanya.