Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Mengatur Tentang, Modul 3.8 Jerat Hukum Penyalahgunaan Internet

Kemudian mengalami perubahan pertama pada tahun 2016 (UU No. 19 Tahun 2016).

Terakhir, dilakukan perubahan kedua pada tahun 2024 melalui UU No. 1 Tahun 2024.

Pokok Pengaturan dalam UU No. 1 Tahun 2024

1. Penguatan aspek perlindungan data dan privasi masyarakat.
2. Penyesuaian ketentuan pidana agar lebih proporsional (misalnya mengenai pasal pencemaran nama baik).
3. Perlindungan pengguna digital dalam transaksi elektronik.
4. Pengaturan ruang digital termasuk media sosial, transaksi daring, dan sistem elektronik.
5. Mempertegas kewenangan pemerintah dalam penanganan konten negatif, keamanan siber, dan perlindungan konsumen.

Kesimpulan

UU No. 1 Tahun 2024 adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bukan khusus hanya tentang transaksi elektronik, media sosial, atau jaringan internet, melainkan lebih luas: mengatur segala aspek informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

Baca berita menarik Sripoku.com lainnya di Google News