Berita Nasional

CINA Bisa Ambil Natuna, Mahfud MD Sebut Gegara Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh 'Warisan' Jokowi

Utang yang membengkak tersebut bisa mengakibatkan pengambilan wilayah oleh Cina jika gagal melunasinya.

Editor: Welly Hadinata
Kompas.com/YouTube Mahfud MD Official
MAHFUD MD BICARA SOAL WHOOSH - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh kini tengah disorot karena beban utangnya mencapai Rp 116 triliun. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan peranan besar Presiden ke-7 RI, Jokowi dalam proyek Whoosh. Foto Kompas.com/YouTube Mahfud MD Official 

Ringkasan Berita:
  • Utang proyek Whoosh mencapai Rp 116 triliun, dan dikhawatirkan bisa membuat Indonesia kehilangan aset strategis jika gagal bayar, seperti kasus Sri Lanka.
  • Menkeu Purbaya menolak penggunaan APBN untuk melunasi utang proyek tersebut, langkah ini didukung Mahfud MD yang juga menyoroti dugaan mark-up biaya.
  • Mahfud MD menyebut proyek ini ide Jokowi, meski sempat ditolak oleh menteri sebelumnya dan ahli, tapi tetap dilanjutkan meski berisiko tinggi secara ekonomi dan politik.

SRIPOKU.COM - Beban utang negara yang nilainya Rp116 triliun dampak dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh, hingga kini masih menjadi sorotan. 

Utang yang membengkak tersebut bisa mengakibatkan pengambilan wilayah oleh Cina jika gagal melunasinya.

Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak wacana itu. Purbaya ogah melunasi utang kereta cepat memakain APBN.

Langkah Purbaya Yudhi Sadewa itu didukung oleh Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud MD menilai keputusan Purbaya yang enggan membayar utang proyek Whoosh sudah benar.

"Menurut saya benar Purbaya. Karena apa, Mas? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan-pembangunan untuk rakyat yang lain, kan hanya disedot untuk ini," ungkap Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan jika pemerintah tidak mampu membayar maka kerjasama B2B itu bisa dipailitkan.

"Atau itu diserahkan ke Danantara. Tapi apa mau dibail out oleh negara terus terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup," ungkap Mahfud MD.

Ia menjelaskan dugaan mark-up yang dimaksud.

"Dugaan mark upnya gini. Itu harus diperiksa ini uang lari ke mana. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta US dolar. Jadi naik tiga kali lipat kan. Ini yang menaikkan siapa? Uangnya ke mana?" kata Mahfud MD.

Apalagi menurut Mahfud MD naiknya atau dugaan mark-up sampai 3 kali lipat.

"Nah, itu markup. Harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini," kata Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan proyek Whoosh ini juga bisa mengancam masa depan dan kedaulatan bangsa dan rakyat, akibat utang yang sangat besar.

"Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus mengambil, tapi kan gak mungkin ngambil barang di tengah kota. Pasti dia minta kompensasi ke samping misalnya Natuna Utara. Karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Sri Lanka juga melakukan kayak gini ya. Membangun pelabuhan gak mampu bayar pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh Cina" ujar Mahfud MD.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved