Guru-guru di Kota Ini Pikir-pikir Jika Wajib Cicipi MBG, Padahal Program Andalan Presiden Prabowo

SRIPOKU.COM - Wacana guru sebagai pencicip makanan bergizi gratis (MBG), yang merupakan salah satu program andalan Presiden RI Prabowo Subianto, mendapat sorotan dari PGRI Semarang.

Alih-alih bikin kebijakan itu, sejumlah guru di Semarang punya opsi lain demi mencegah terjadi keracunan MBG di tingkat pelajar.

“Namanya manusia, nyawa kan tidak bisa coba-coba. Kalau ternyata makanannya tidak sehat, itu bisa membahayakan bapak-ibu guru,” ujar Ketua PGRI Semarang, Prof. Nur Khoiri saat dihubungi Tribunjateng, Kamis (2/10/2025).

Ia menyayangkan jika tanggung jawab pengawasan makanan akhirnya ditumpukan kepada guru.

Baca juga: Insentif Rp 100 Ribu Per Hari untuk Guru Distribusi MBG Banyuasin, Dibayar 10 Hari Sekali

Menurutnya, profesi guru sudah cukup terbebani dengan tugas mendidik, mengajar, hingga membimbing siswa.

“Guru itu kasihan. Mereka harus turut serta menyukseskan program, tapi kalau ada permasalahan, misalnya kasus keracunan, masyarakat tahunya ke sekolah. Guru yang akan ditarik-tarik tanggung jawabnya,” kata Khoiri.

Ketimbang guru mencicipi langsung makanan MBG, Khoiri mengusulkan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sederhana untuk memastikan kualitas hidangan sebelum didistribusikan.

“Makanan bisa diperiksa tanpa harus dimakan. Bisa dilihat, dicermati, bahkan diraba. Kalau ada lendir, bau, atau tekstur yang aneh, itu sudah jadi tanda,” jelasnya.

Baginya, langkah-langkah sederhana semacam itu jauh lebih masuk akal ketimbang menjadikan guru sebagai “kelinci percobaan”.

Baca juga: 98 SPPG Beroperasi di 18 Kecamatan, Pemkot Palembang Diminta Pengawasan Ketat Dapur MBG

Apalagi, dalam kasus keracunan yang pernah terjadi di beberapa daerah, faktor utamanya bukan soal rasa, melainkan proses pengolahan dan distribusi yang terburu-buru.

“Jangan sampai karena dikejar waktu, masakan yang harusnya 30 menit matang, baru 20 menit sudah dibagikan. Itu kan berbahaya,” tegas Khoiri.

Khoiri menyarankan, pengawasan MBG melibatkan unsur komite sekolah.

Dengan begitu, kontrol tidak berhenti di dapur penyedia (SPPG) saja, melainkan terus berlapis hingga ke sekolah.

“Pelibatan komite penting agar ada kontrol dari masyarakat. Jangan semua dibebankan ke guru. Guru biar fokus mengajar,” ucapnya.

Baca juga: Rahasia Dapur MBG Polda Sumsel, Didinginkan Tempat Khusus hingga Air Diperiksa di Laboratorium

Ia mencontohkan, beberapa sekolah swasta di Semarang bahkan menolak program MBG karena orangtua siswa lebih percaya pada makanan yang disiapkan kantin sekolah. 

“Yang saya tahu ada tiga sekolah swasta menolak. Mereka memilih jalur sendiri karena lebih yakin dengan kebersihannya,” ungkapnya.

Bagi Khoiri, bicara soal makanan di sekolah tidak bisa hanya dilihat dari angka statistik. 

Meski jumlah kasus keracunan MBG masih terbilang kecil dibandingkan total porsi yang didistribusikan, kesehatan anak-anak tetap tidak boleh dipertaruhkan.

“Kalau bicara statistik, misalnya dari satu juta porsi hanya 50 yang bermasalah. Angkanya kecil. Tapi ini nyawa. Tidak bisa disepelekan,” katanya.

Baca juga: Wajib SLHS, Dapur MBG di Palembang Berpacu Penuhi Standar Higiene di Tengah Program Pemenuhan Gizi

Pernyataan itu juga berlaku bagi guru. 

Mencicipi makanan bukan berarti aman, justru bisa menjadi pintu masuk risiko. 

Khoiri menegaskan, MBG tetap program penting yang harus didukung. 

Namun dukungan itu tak bisa polos-polosan tanpa pengawasan serius. 

Dari bahan baku, cara masak, hingga waktu distribusi semuanya membutuhkan kedisiplinan pelaksana di lapangan.

“SOP itu sebenarnya sudah ada. Masalahnya di lapangan, kedisiplinan pelaksanaan itu yang sering lemah. Di sinilah peran pengawasan eksternal harus diperkuat,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul PGRI Kota Semarang Tolak Guru Jadi Pencicip MBG: Nyawa Kok Dicoba-coba!