Prabowo Panggil Belasan Menteri Rapat Darurat Keracunan MBG, Tutup SPPG Bermasalah

SRIPOKU.COM - Presiden RI, Prabowo Subianto, mengumpulkan menteri untuk menggelar rapat darurat keracunan massal Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengeluarkan empat instruksi penting agar keracunan MBG tidak terjadi lagi.

Istana Kepresdinan RI mencatat total jumlah korban keracunan MBG mencapai lebih dari 5.000 siswa.

Namun data ini terjadi perbedaan. Data beda dari pihak Istana dari Badan Gizi Nasional (BGN), dengan dua lembaga sipil yakni Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (Cisdi) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Baca juga: Tantangan Awal MBG Lubuklinggau: Siapkan Modal Rp 1 Miliar, Baru Ada 11 dari 25 Target Dapur

Adapun data tersebut mengutip dari BGN, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) per 10 September 2025.

“(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” ujar Kepala Staf Presiden (KSP), Mohammad Qodari di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (22/9/2025).

Qodari menuturkan kasus keracunan terbanyak terjadi di Jawa Barat.

“Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” ucap dia.

Sementara, data berbeda justru diungkap oleh BGN yang datanya turut dikutip oleh Qodari.

Pasalnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan total ada 4.711 kasus keracunan MBG.

Baca juga: Mau Punyanya Jenderal pun Saya Tutup, Nanik S Deyang Sebut Ada Politikus Minta Jatah Dapur MBG

“Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan,” ungkap Dadan dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin.

Menanggapi kejadian luar biasa tersebut, Prabowo sudah mengeluarkan empat instruksi.

Yakni : 

1. Keselamatan Anak Jadi Prioritas Utama

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada konferesnsi pers Minggu (28/9/2025) menegaskan keselamatan anak menjadi perhatian utama pemerintah.