Berita Nasional
FAKTA Beredarnya Isu Kementerian BUMN akan Dihapus dan Turun Status Jadi Badan, Bagaimana Nasib ASN?
CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan pada tahap selanjutnya, semua perusahaan pelat merah juga akan bergabung di bawah Danantara
Kini, Danantara tengah berproses membenahi badan usaha milik pemerintah tersebut.
"Ada kemungkinan kementeriannya mau kita turunkan statusnya menjadi badan. Ada kemungkinan seperti itu," kata Prasetyo, di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Prasetyo menyebut, opsi itu mempertimbangkan fungsi kementerian BUMN yang kini hanya sebagai regulator.
Fungsi operasional banyak diemban oleh Danantara.
Kendati demikian, kata Prasetyo, perubahan status ini masih perlu menunggu aturan lebih lanjut. "Nanti tunggu, tunggu pembahasan," beber dia.
Bagaimana nasib ASN BUMN?
Sejalan dengan RUU BUMN yang tengah digodok bersama dengan RUU tentang Danantara, pemerintah dan DPR juga membahas nasib aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini bertugas di Kementerian BUMN.
Prasetyo menekankan bahwa nasib ASN yang saat ini bekerja di Kementerian BUMN akan menjadi bagian dari pembahasan lebih lanjut.
Ketika ditanya soal dampak dari kemungkinan perubahan status tersebut terhadap ASN, ia menjelaskan bahwa hal itu akan dipikirkan secara matang.
"Kalau ada konsekuensi atau implikasi terhadap contoh tadi, yang disebutnya sekarang yang sudah berdinas di kementerian BUMN, itu bagian dari yang kita pikirkan nanti," ujar Prasetyo.
Menurut Prasetyo, pembahasan tersebut akan mencari opsi terbaik dalam sisi manajerial guna mengoptimalkan dan mengefisiensikan BUMN.
"Jadi, itulah bagian dari yang nanti kita bahas, jadi apapun opsinya," kata Prasetyo.
Tata kelola BUMN lebih efektif
Menurut Pemerhati BUMN dan Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, sangat memungkinkan untuk Kementerian BUMN dilebur ke Danantara.
Bahkan, Herry berpendapat bahwa opsi ini dinilai membuat tata kelola BUMN menjadi lebih efektif. "Tentu ini memungkinkan (Kementerian BUMN dilebur ke Danantara). Karena pemerintah punya kuasa," ujar Herry, kepada Kompas.com, Kamis (18/9/2025).
Polemik Kemunculan Video Prabowo di Bioskop Indonesia, Komdigi Sebut Karena Alasan Ini |
![]() |
---|
Hubungi Nomor Pengirim, Konten Kreator Asal Bogor yang Diteror Kepala Babi Kuak Fakta, Penuh Curiga |
![]() |
---|
Tak Hanya Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka Minta Tunjangan Seluruh Lembaga Negara Juga Dievaluasi |
![]() |
---|
TERUNGKAP Praktik Dugaan Jual Beli Kuota Haji di Indonesia, Calon Jemaah Bisa Langsung Berangkat |
![]() |
---|
Di Hadapan Menkeu Sri Mulyani, Senator Sumsel Amaliah Sobli Minta Pengurangan TKD Ditinjau Ulang |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.