MAHFUD Sebut Khalid Basalamah Korban Korupsi Kouta Haji, Mantan Anak Buah Jokowi Jelaskan Fakta Ini!

Pernyataan Khalid Basalamah usai penyidikan itu juga dinilai bagian dari haknya untuk membersihkan segala tuduhan yang ditujukan kepadanya.

"Enggak ada hukum melarang orang memberitahu dia diperiksa apa, di dalam dia menjelaskan apa, Enggak ada hukum yang melarang itu."

"Bebas orang kan harus membersihkan dirinya juga dari berbagai tuduhan. Lalu dia jelaskan menurut saya sudah benar Basalamah."

"Kalau saya jadi Basalamah mungkin lebih keras lagi cara menjelaskannya," tegas Mahfud.

Duduk Perkara Kasus

Nama Ustaz Khalid Basalamah terseret dalam dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 karena biro perjalanannya, Uhud Tour, menerima tawaran dari PT Muhibbah Mulia Wisata untuk menggunakan visa haji khusus dari kuota tambahan yang diklaim 'resmi' dari Kemenag RI. 

Namun, Ibnu Mas’ud selaku komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata meminta biaya tambahan sebesar USD1.000 per orang untuk 37 jemaah yang visanya belum diproses, dengan dalih "biaya jasa".

Ustaz Khalid mengaku terdesak karena ancaman proses visa akan dihentikan jika tidak membayar, sehingga ia terpaksa menyetujui.

Setelah ibadah haji selesai, Ibnu Mas’ud mengembalikan sebagian uang, yakni USD4.500 per jemaah untuk 118 orang, plus USD37.000 secara keseluruhan.

Total, Ustaz Khalid menerima sekitar USD568.000 dari praktik ini.

Pada Selasa (9/9/2025) lalu, Ustaz Khalid diperiksa sebagai saksi oleh KPK, bukan tersangka, serta mengklaim dirinya merupakan korban penipuan oleh PT Muhibbah Mulia Wisata.

KPK Klaim Khalid Basalamah Telah Kembalikan Sejumlah Uang

Juru bicara KPK Budi Prasetyo telah mengonfirmasi bahwa Ustaz Khalid telah mengembalikan seluruh uang hasil praktik jual-beli kuota haji tersebut ke negara, Senin (15/9/2025). 

Namun, jumlah pastinya belum dirinci secara resmi oleh KPK karena belum terverifikasi.

"Terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada," kata Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/9/2025).