JUSUF Kalla Sebut Anggota DPR Bicara Asal-asal Penyebab Demo, Nafa Urbach dan Sahroni Jadi Sorotan!

SRIPOKU.COM - Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, menilai bahwa pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang asal bicara menjadi penyebab utama demo pecah sejak Senin (25/8/2025) hingga hari ini.

Oleh karenanya, ia meminta anggota dewan sebagai wakil rakyat untuk tidak berbicara sembarangan ketika menanggapi kritik dan keresahan masyarakat akibat sejumlah kebijakan.

"Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah," kata Jusuf Kalla dalam keterangan resmi dalam sebuah video yang disampaikan kepada Kompas.com, Jumat (29/8/2025).

JK meminta para pejabat dan anggota DPR untuk menahan diri.

Ia menyampaikan bahwa demo yang terjadi pada Senin awal pekan ini dan dua hari belakangan harus menjadi pelajaran yang besar.

"Tentunya bagi para penjabat, para anggota DPR, untuk menahan diri, menjadi pelajaran yang besar," tuturnya.

Tak hanya itu, JK juga meminta masyarakat untuk turut menahan diri.

Ia memahami bahwa masyarakat, termasuk pengemudi ojek online, merasa marah karena salah seorang temannya, Affan Kurniawan (21), tewas dilindas rantis barracuda yang dikendarai polisi.

Namun, jika demo meluas karena tidak menahan diri, ekonomi akan terhenti dan pekerjaan setiap orang untuk memenuhi nafkah keluarga akan terganggu.

"Kalau kota bergejolak seperti ini, maka kehidupan ekonomi akan berhenti. Bisa menimbulkan juga pendapatannya berkurang dan tentu berakibat jauh pada kehidupan masing-masing," bebernya.

Lebih lanjut, JK meminta masyarakat untuk menjaga ketertiban lingkungan.

"Agar masyarakat menjaga lingkungan masing-masing. Karena masalah begini akan berakibat banyak. Kita memahami itu bahwa kita semua akan kena masalah," tandas JK.

Kontroversi tunjangan DPR hingga demo 

Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota DPR RI menjadi sorotan saat merespons masyarakat yang memberikan kritik lewat media sosial maupun aksi demonstrasi di depan DPR RI.

Kritikan masyarakat itu awalnya merespons isu gaji dan tunjangan jumbo anggota Dewan yang menjadi perdebatan publik.