DAFTAR Lengkap Pernyataan DPR soal Tunjangan yang Memicu Kemarahan Publik hingga Tragedi Affan

Aksi joget ratusan anggota DPR saat Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 diduga ikut menjadi pemicu emosional awal kemarahan publik.

Narasi yang menyebar menyebut mereka “baru saja menerima gaji Rp3 juta per hari.” Isu ini memicu kemarahan karena dianggap menari di atas penderitaan rakyat.

Ketua DPR Puan Maharani membantah narasi tersebut, menyebut angka Rp3 juta per hari sebagai kalkulasi keliru yang mencampuradukkan gaji pokok dan tunjangan rumah.

Pengamat politik Achmad Fachrudin menyebut aksi joget sebagai bentuk “serakahisme” dan bagian dari fenomena kleptokrasi.

Salah satu anggota DPR yang ikut berjoget, Uya Kuya, menjadi sorotan publik.

Klarifikasi & Permintaan Maaf: Dalam unggahan video di Instagram, 24 dan 27 Agustus, Uya menyatakan:

“Saya tidak bermaksud meledek rakyat. Joget itu dilakukan setelah acara resmi ditutup, sebagai bentuk apresiasi terhadap penampilan musik dari UNHAN.”

Ia juga membantah narasi hoaks yang menyebut dirinya menghina publik.

Analisis Kritis: Tunjangan dan Ledakan Sosial

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Hidayatullah Rabbani, menyebut aksi 25 Agustus sebagai manifestasi krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif.

“Rumah rakyat kini semakin tertutup, secara harfiah dan simbolik, bagi suara rakyat.”

Sementara itu, Lukas Benevides dari Suryakanta Institute menilai demonstrasi juga dipicu oleh kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo yang memperburuk kondisi rakyat.

Tragedi Affan Kurniawan: Titik Ledak Kemarahan Publik

Akhirnya, demonstrasi bertajuk “Bubarkan DPR” digelar pada 25 Agustus 2025 dan aksi buruh pada 28 Agustus berujung bentrokan antara massa dan aparat di sekitar Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Ketegangan memuncak pada Kamis malam, 28 Agustus, ketika Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online, tewas setelah terlindas kendaraan taktis milik Brimob di kawasan Pejompongan.