SiALAM Diluncurkan : Inovasi Digital Percepat Perhutanan Sosial di Sumsel

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Berdasarkan Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS), Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi perhutanan sosial mencapai 493 ribu hektar. Namun hingga 2023, izin perhutanan sosial yang terbit baru sekitar 134 ribu hektar atau 27 persen dari target.

Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan dan penguatan implementasi di lapangan melalui dukungan kebijakan, koordinasi para pihak, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan kelompok tani hutan.

Sebagai langkah percepatan, Pemerintah Provinsi Sumsel bekerja sama dengan World Agroforestry (ICRAF) dengan dukungan Global Affairs Canada (GAC) melalui program Land4Lives mengembangkan Sistem Informasi Akses Lahan Perhutanan Sosial (SiALAM).

SiALAM kini telah resmi diluncurkan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sekaligus pemberian Apresiasi Kelompok Tani Hutan dalam kegiatan Inovasi Perhutanan Sosial Menuju Ketahanan Iklim di Grand Atyasa Convention Center, Selasa (9/12/2025).

“Bagaimana kita mengelola hutan secara cerdas. Ini tanggung jawab kita sebagai manusia agar generasi berikutnya mewarisi alam dalam kondisi terbaik,” ujar Deru.

Ia menambahkan, bahwa Sumsel dikaruniai kekayaan hayati dan keragaman tumbuhan yang luar biasa, sehingga yang dibutuhkan kini adalah komitmen bersama dalam pengelolaannya.

“Hadiah dan penghargaan ini mungkin kecil, tetapi saya berharap dapat menjadi motivator bagi masyarakat lain agar semakin sadar pentingnya menjaga alam. Alam menjaga kita, maka kita harus menjaga alam,” tegasnya.

Sementara itu Direktur ICRAF Indonesia Andree Ekadinata, menjelaskan bahwa SiALAM dihadirkan untuk mempermudah pemantauan, pengambilan keputusan, penyebaran informasi, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perhutanan sosial.

 “SiALAM telah melalui proses pelatihan bagi para pemangku kepentingan dan kini memasuki tahap peluncuran untuk pemanfaatan yang lebih luas,” katanya.

Inovasi digital hasil kerja sama Pemprov Sumsel melalui Dinas Kehutanan dengan CIFOR-ICRAF Indonesia ini diharapkan menjadi terobosan dalam mempercepat penerapan perhutanan sosial, sekaligus memperkuat ketahanan iklim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

“Perhutanan sosial adalah pendekatan penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dengan tujuan mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan desa hutan, serta membuka peluang usaha berbasis hasil hutan,” kata Andree.

SiALAM, yang dapat diakses melalui sialam.sumselprov.go.id, menjadi sistem informasi yang memudahkan masyarakat dan kelompok tani hutan untuk mengakses data, memahami regulasi, serta memenuhi prasyarat pengajuan izin perhutanan sosial. 

Sistem ini dilengkapi analisis spasial, penapisan kriteria berbasis regulasi, serta modul pembelajaran dan konsultasi yang memungkinkan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemangku kebijakan.

Dengan demikian, SiALAM bukan sekadar alat bantu teknis, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola lahan secara berkelanjutan. 

Simak berita menarik lainnya di sripoku.com dengan mengklik Google News.

Baca juga: Redenominasi Rupiah, Urgensi Ekonomi Atau Modernisasi