Perbaikan Jembatan Lalan-Muara Lawai Tak Kunjung Terealisasi, Komisi IV Sebut Herman Deru Kena Prank

SRIPOKU.COM, PALEMBANG— Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Selatan, MF Ridho, menilai Gubernur Sumsel Herman Deru telah “diprank” oleh sejumlah perusahaan tambang yang sebelumnya berkomitmen memperbaiki Jembatan P6 Lalan di Musi Banyuasin (Muba) dan Jembatan Muara Lawai di Lahat.

Pasalnya, hingga lebih dari satu tahun pascakecelakaan tongkang batu bara yang meruntuhkan Jembatan P6, progres perbaikan kedua jembatan masih stagnan dan tidak menunjukkan perkembangan berarti.

Ridho menegaskan, semua pihak telah sepakat bertanggung jawab mulai dari Pemprov Sumsel, Pemkab Muba, hingga perusahaan pengguna alur Sungai Musi namun realisasinya nihil.

“Kejadian Jembatan P6 itu Agustus 2024, sudah setahun lebih. Pak Gubernur, bupati, semuanya sudah turun. Ada komitmen, tapi sampai hari ini seolah tidak punya beban. Pak Gubernur itu seperti kena prank,” ujarnya usai rapat bersama Dinas PU Bina Marga, Dishub Sumsel, Pemkab Muba, dan asosiasi perusahaan tambang, Jumat (21/11/2025).

Komisi IV menerima banyak keluhan masyarakat atas lambannya perbaikan. Batas waktu yang diberikan Gubernur untuk penyelesaian masalah ini ialah 31 Desember 2025. Jika tak ada progres, DPRD akan membawa persoalan ini ke kementerian terkait.

Ridho menyoroti perusahaan yang dinilai wanprestasi, termasuk PT Apau Sejahtera Abadi, serta asosiasi perusahaan tambang yang dianggap tidak mampu mengatur anggotanya.

Ia menyebut robohnya Jembatan Muara Lawai akibat beban berlebih truk angkutan batubara, kondisi yang telah diperingatkan sebelumnya.

“Waktu jembatan itu roboh, di atasnya ada mobil batubara. Itu bukti kelebihan muatan setiap hari mempercepat kerusakan,” jelasnya.

Dampak ekonomi pun mulai terasa. Banyak sopir angkutan terpaksa berhenti bekerja, cicilan kendaraan macet, serta rute lalu lintas yang semakin jauh dan padat.

Anggota Komisi IV lainnya, Persi, menambahkan bahwa dari total dana yang dibutuhkan untuk perbaikan Jembatan Muara Lawai sebesar Rp21,4 miliar, hingga kini baru Rp3 miliar yang terkumpul dari dua perusahaan.

Ia menilai asosiasi perusahaan tambang tidak serius, bahkan ketuanya, Andi Asmara, sering tidak hadir dalam rapat.

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, M. Yansuri, turut menyayangkan ketidakhadiran sejumlah perusahaan dalam rapat penyelesaian masalah jembatan.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel, M. Affandi, menegaskan bahwa seluruh pekerjaan konstruksi masih terhambat akibat belum adanya dukungan finansial dari asosiasi tambang.

“Hingga saat ini progres masih stuck karena persoalan finansial support. Untuk Jembatan Lawai, baru terkumpul sekitar Rp3 miliar dari total Rp21 miliar,” kata Affandi.