DPR RI Dorong Regulasi Kuat dan Anggaran Memadai untuk 'Perang' Melawan Karhutla Sumsel

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Ancaman tahunan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) kembali mendapat sorotan serius dari legislatif pusat.

Anggota Komisi V DPR RI, Yudha Novanza Utama, menegaskan komitmen parlemen untuk mendorong penguatan regulasi dan penambahan alokasi anggaran guna meningkatkan kesiapsiagaan dan respons daerah terhadap bencana kabut asap.

Penegasan ini disampaikan Yudha saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPBD Provinsi Sumsel pada Jumat (3/10/2025), dalam rangka meninjau langsung upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla yang rutin mengancam wilayah tersebut.

“Kami di DPR RI terus mendorong agar upaya penanggulangan Karhutla mendapat perhatian serius melalui regulasi yang kuat dan alokasi anggaran yang memadai,” kata Yudha.

Yudha menekankan bahwa Karhutla jauh melampaui masalah lingkungan semata.

Dampaknya bersifat multisektor, membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga kelestarian ekosistem.

Oleh karena itu, ia menilai langkah strategis yang terintegrasi antara pusat dan daerah adalah keharusan.

“Kami mendukung sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pencegahan dan penanganan Karhutla bisa dilakukan secara lebih efektif dan cepat,” tambahnya.

Dalam kunjungannya, Yudha berkomitmen untuk menjadi perpanjangan lidah bagi kebutuhan Sumsel di tingkat pusat.

Ia akan menyuarakan peningkatan dukungan, terutama dalam hal pengadaan peralatan, teknologi canggih, dan penguatan regulasi lintas sektor yang lebih tegas.

“DPR RI memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan nasional berpihak pada kepentingan daerah rawan bencana. Kami akan terus kawal hal ini agar Sumsel memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap ancaman Karhutla,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, M. Iqbal Alisyahbana, menyambut baik dukungan dari DPR RI dan menekankan bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah adalah kunci dalam menghadapi bencana berskala besar ini.

“Koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat, baik dalam pencegahan, penanganan, maupun pemulihan pascabencana,” ujar Iqbal.

Iqbal menyampaikan bahwa BPBD Sumsel telah menyiapkan sejumlah langkah strategis internal, termasuk pemetaan wilayah rawan, peningkatan kesiapsiagaan personel, dan pengadaan dukungan sarana prasarana untuk memastikan respons di lapangan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Kunjungan DPR RI ini diharapkan menjadi pemicu aksi nyata yang lebih masif di lapangan, memastikan bahwa masyarakat Sumsel terlindungi dari dampak kabut asap yang telah berulang kali terjadi.