Herman Deru Imbau Warga Setop Kegaduhan di Medsos soal Prabumulih: TAK Ada Manusia yang Sempurna

SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, meminta masyarakat dan pengguna media sosial untuk menghentikan segala bentuk kegaduhan yang muncul terkait polemik yang ada di Kota Prabumulih.

Imbauan ini disampaikan menyusul keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Wali Kota Prabumulih atas dugaan pencopotan dan mutasi kepala sekolah tersebut.

Menurut Deru, persoalan ini sebenarnya sudah menemui titik terang di tingkat daerah sebelum akhirnya dibawa ke Kemendagri.

"Di sana (Kemendagri) diundang semua pihak, termasuk Wali Kota Prabumulih untuk berdialog dan mencari jalan keluar bersama," ujar Deru usai menunaikan salat Jumat di Masjid At Taqwa, Jakabaring, Jumat (19/9/2025).

• 2 Sosok Putri Walikota Prabumulih Ini Jadi Sorotan, Anak Arlan Torehkan Prestasi Membanggakan

Meski demikian, Deru tetap mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk masyarakat dan Roni, yang telah memberikan kritik konstruktif terhadap permasalahan ini.

"Harapan saya setelah ini, karena sudah diselesaikan dari tingkat daerah hingga pusat, mari sama-sama kita hentikan kegaduhan, khususnya di media sosial, mengenai hal tersebut," katanya.

"Tidak ada manusia yang sempurna," tambahnya.

Mengenai sanksi administratif dari Kemendagri, Deru menjelaskan bahwa ada tingkatan-tingkatan yang berlaku, mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga sanksi yang lebih tinggi.

Ia berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak.

"Ini kita jadikan pelajaran agar Sumatera Selatan tetap sejuk karena Sumsel dikenal sebagai daerah zero konflik. Yang saya maksud bukan hanya konflik fisik, tetapi juga konflik psikis. Mudah-mudahan ini selesai, dan kepada para netizen saya ucapkan terima kasih atas semua kritik yang disampaikan," tutupnya.

Kasus ini berawal dari dicopotnya kepala sekolah SMPN 1 Prabumulih bernama Roni Ardiansyah dari sekolah setelah menegur anak Walikota Prabumulih membawa mobil saat ke sekolah. 

Menurut klarifikasi Wali Kota Prabumulih, Arlan, insiden terjadi saat hari libur nasional. Anaknya yang merupakan anggota tim drum band sedang mengikuti latihan, sekitar 150 meter dari sekolah.

Saat hujan deras, seorang guru menelepon anak Arlan dan menyarankan agar ia masuk ke sekolah dengan mobil jemputan.

Namun, saat hendak masuk ke area sekolah, mobil yang ditumpangi anak Wali Kota tidak diperbolehkan masuk.

Hal ini diduga karena peraturan sekolah melarang siswa membawa mobil ke lingkungan sekolah. Akibatnya, anak tersebut harus keluar dari mobil dan basah karena hujan.

Mendengar kejadian tersebut, Wali Kota Arlan merasa geram. Ia kemudian menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih dan meminta agar Kepala Sekolah SMPN 1, Roni Ardiansyah, ditegur.

Dalam keterangannya, Arlan mengaku hanya meminta agar Roni ditegur agar kejadian serupa tidak terulang. Namun, ia juga melontarkan ancaman bahwa ia akan mencopot jabatan Roni.

Tidak lama setelah kejadian itu, Roni Ardiansyah dimutasi dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah dan ditempatkan sebagai guru biasa. Selain itu, seorang petugas keamanan (satpam) sekolah juga dipindahkan.

Keputusan ini memicu protes dan reaksi publik yang masif.

Sebuah video yang menunjukkan tangis haru siswa saat berpisah dengan Roni viral di media sosial, memicu dugaan bahwa pencopotan Roni terkait dengan insiden anaknya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Kemendagri menyatakan bahwa keputusan mutasi yang dilakukan Wali Kota Prabumulih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kemendagri merekomendasikan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Wali Kota Arlan.

Wali Kota Arlan akhirnya meminta maaf secara terbuka kepada Roni dan masyarakat Prabumulih atas tindakannya. Ia juga mengakui bahwa ia lepas kontrol dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Pada akhirnya, keputusan mutasi tersebut dibatalkan. Roni Ardiansyah dan petugas keamanan sekolah dikembalikan ke posisi semula.