Pasha Cs Desak Jenderal Listyo Lengser, 1 September BEM Seluruh Sumsel Demo di DPRD Sumatera Selatan

"Program MBG perlu dievaluasi, karena pertama mekanisme MBG tidak jelas yang mengakibatkan dana APBN sebagian besar dialokasikan ke MBG. Sehingga biaya pendidikan berkurang, karena APBN dialihkan mulai dari guru untuk gaji, sehingga para tenaga pendidikan itu tidak mendapat kesejahteraan dan seharusnya dana itu untuk pendidikan tapi dialihkan ke MBG, " tuturnya. 

Poin ketujuh, pihaknya menuntut dibatalkan kenaikan tunjangan para pimpinan dan anggota DPR RI, yang jelas dianggap mencederai hati nurani rakyat ditengah himpitan ekonomi saat ini. 

"Jelas kita minta evaluasi karena ada penghasilan hingga 3 juta sehari bagi anggota dewan tidak sesuai, sehingga kami minta diturunkan dengan kondisi saat ini dan dibatalkan. Karena menurut kami tunjangan itu bisa dialihkan untuk anggaran lain, misal sektor pendidikan, kesehatan dan sebagainya maupun gaji honorer yang arahnya kesejahteraan rakyat, " tandasnya. 

Lalu di poin kedelapan, yaitu pemotongan gaji DPR yang tidak hadir disetiap sidang dan yang kurang beretika. Dimana hal itu suatu bentuk kedisiplin, sehingga jabatan sebagai wakil rakyat tidak abadi sehingga bisa digeser sewaktu-waktu.

"Maka mereka akan merasa takut ketika tidak hadir dal rapat ataupun turun ke rakyat, " jelasnya. 

Poin kesembilan, yaitu membebaskan seluruh massa aksi yang ditahan pihak keamanan, mengingat masih banyak teman- teman mahasiswa, buruh dan masyarakat yang selama ini menyampaikan aspirasi atau aksi ditahan.

"Jadi kita minta dibebaskan, karena ini demokrasi tidak bisa dengan penahanan baik mahasiswa dan masyarakat lainnya yang menyampaikan aspirasi, " tandasnya. 

Sedangkan di poin kesepuluh, yaitu pihaknya meminta untuk menindak tegas aparat yang melakukan  tindakan referensif.

"Evaluasi aparat yang melakukan  referensif, ada hukuman tindak tegas jelas. Jangan sampai merasa melakukan sewenang-wenang melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi, " pungkasnya. 

Baca juga: ARTIS Pertama yang Mundur, Bella Shofie Resmi Mengundurkan Diri Sebagai Anggota DPRD, Suratnya Bocor

Berikut 10 poin tuntutan yang bakal disampaikan BEM se-Sumsel:

1. Segera sahkan RUU Perampasan aset
2. Reformasi sistem penerimaan calon anggota DPR dan Polri
3. Reformasi surat yang dikeluarkan oleh KPI tentang pembatasan liputan media
4. Hapus hak politik bagi para koruptor
5. Mendesak mundur kapolri
6.  Evaluasi program MBG
7. Batalkan kenaikan tunjangan DPR
8. Pemotongan gaji DPR yang tidak hadir disetiap sidang dan yang kurang beretika
9. Bebaskan seluruh massa aksi yang ditahan
10. Tindak tegas aparat yang melakukan  tindakan referensif