Tentu hal ini bukan hanya ketika menangani orang dengan disabilitas saja, namun terhadap semua urusan yang dilakukan baik ketika menjalankan tugas penertiban ataupun tugas-tugas lainnya.

Kedua, harus disosialisasikan kembali prosedur ‘dalam rangka menghadapi disabilitas’. Kondisi spesial yang dialami oleh penyandang disabilitas membuat perlunya ada pendekatan khusus dalam menghadapi mereka, tanpa terkecuali ketika mereka harus berhadapan dengan hukum. Tentu dalam hal ini perlu berperspektifkan dengan disabilitas itu sendiri.

Ketiga, perlu adanya upaya yang menyeluruh untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dialami oleh disabilitas. Sebagaimana yang telah saya singgung sebelumnya, akibat kondisi disabilitas, dapat membawa individu terjebak pada kemiskinan stuktural dan kultural dalam waktu yang relatif bersamaan.

Tentu ‘lingkaran setan’ ini perlu diputus dengan cara melakukan pendekatan khusus dan humanis. Perlu adanya kerjasama lintas disiplin untuk mendorong hal ini.

Keempat dan terakhir, perlu adanya upaya dari seluruh pihak untuk menghapuskan stigma terhadap disabilitas. Alih-alih menghakimi perilaku ataupun kondisi dari disabilitas, lebih baik untuk memberikan kesempatan untuk berkembang.

Sebagai penyandang disabilitas di sini saya perlu menekankan, bahwa jangan jadikan keadaan kami sebagai individu yang patut untuk dikasihani.

Kami perlu untuk diberikan peluang dan kesempatan yang sama di masyarakat. Walau dengan kondisi kami pun, kami juga ingin ikut serta sebagai ‘subjek’ alih-alih hanya dijadikan sebagai ‘objek’ dalam pembangunan bangsa.

Peristiwa yang terjadi di Pematangsiantar menunjukan pada kita bahwa ini bukan hanya soal prosedural yang tidak tepat dari oknum aparat.

Jauh dari itu, ada banyak persoalan sistemik yang ada berkenaan dengan disabilitas yang menjadi pr ‘pemerintah’, pemerhati isu disabilitas, dan kita semua. (*)