Pilpres 2024

Dua Partai Pengusung Prabowo-Gibran Tolak Usulan Hak Angket Usulan Capres 03 Ganjar

Editor: Abdul Hafiz
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) memastikan partainya dari koalisi pengusung Prabowo-Gibran bakal menolak usulan Capres 03 Ganjar Pranowo yang meminta digelar hak angket DPR mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

SRIPOKU.COM - Wacana hak angket oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang didorong Capres 03 Ganjar Pranowo mulai mendapat penolakan dari dua partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran.

Salah satunya dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang memastikan partainya dan koalisi pengusung Prabowo-Gibran bakal menolak usulan tersebut.

"Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan partai koalisinya itu pasti akan menolak (hak angket)," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Airlangga mengatakan, bahwa saat ini koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun kini semakin kuat, usai bergabungnya Partai Demokrat.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru saja dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Jokowi.

Dengan demikian, saat ini PKS sebagai satu-satunya partai politik yang berada di luar pemerintahan atau oposisi.

"Koalisi presiden sampai saat ini adalah pertama dengan Mas AHY masuk (jadi Menteri ATR/BPB). Jadi ini yang di luar pemerintah semakin sedikit," jelasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng.

Andi memberi isyarat bahwa partainya juga akan menolak usulan hak angket DPR terkait penyelidikan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hal itu lantaran Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Jokowi, usai ketua umumnya dilantik jadi Menteri ATR.

"Dan kalau kecurangan, itu yang mana kecurangan? Kami sekarang, Demokrat adalah bagian dari pemerintahan," kata Andi saat menghadiri Serah-Terima Jabatan Menteri ATR/ BPN, Rabu (21/2/2024).

Ia pun kemudian menyinggung bahwa sebelumnya ada pihak yang percaya dengan penghitungan cepat hasil pemilu.

Namun, saat ini jutsru tidak percaya karena kubunya kalah dalam quick count atau penghitungan cepat.


"Apanya? Yang bilang mau ada kecurangan apa segala macam. Saya ingat dulu, ada dulu yang liat quick count langsung percaya, sekarang tidak percaya hahaha," katanya.

 

Halaman
123

Berita Terkini