SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Tapal Batas bakal turut digugat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang ke Mahkamah Agung. 

"Lembaga DPRD Palembang akan gugat langsung ke MA," ungkap Anggota Komisi III DPRD Palembang, Firmansyah Hadi, Jumat (4/8/2023).

Firmansyah Hadi.yabg juga Ketua Pansus I DPRD Kota Palembang menjelaskan, Permendagri 134/2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, jelas merugikan salah satu pihak.

Dimana, Dalam Permendagri tersebut tertuang luasan wilayah Palembang tergerus alias berkurang sebanyak 4.800 hektar dari total luasan wilayah 400,61 Km persegi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah itu rampung, baru DPRD Palembang mengajukan gugatan.

• Warga Tegal Binangun Ngotot Jadi Warga Palembang, Ancam Gelar Demo Setiap Bulan Jika tak Dipenuhi!

"Tidak lama lagi. Fokus ke APBD dulu, setelah itu kita akan konsultasi ke pengacara yang akan ditunjuk sebagai kuasa hukum DPRD Palembang dalam mengajukan gugatan ke MA," tegasnya.

Diketahui sebelumnya, sudah ada gugatan yang dilayangkan warga Perumahan Alexandria Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring, terhadap putusan Permendagri 134 Tahun 2022 tersebut.

Atas hal itu, Firmansyah mengapresiasi warga yang telah mengajukan gugatan uji materi Permendagri 134 tahun 2022 ke MA, pada Senin (31/7/2023) lalu. Laporan warga telah diterima dan tinggal menunggu jadwal persidangan.

"Kami bersyukur sudah ada yang uji materi dan bola panasnya ada di MA. Kami jujur terbantu dengan adanya uji materi ini," kata Firmansyah Hadi.(cr2)