Kedua, masalah ekonomi, banyak pengusaha-pengusaha yang ada di sana terutama perumahan memilih menggunakan Palembang karena harga jual bisa lebih mahal, ketimbang Banyuasin.

Ketiga, sosial budaya, masyarakat yang beranggapan sulit mengurus administrasi.

Tetapi, itu sudah kami jawab karena ada kantor lurah dan pelayanan satu atap di OPI Mall," pungkasnya.

Warga Bantah Hasil Hasil Rapat Bersama ATR BPN RI Tegal Binangun Masuk Banyuasin

Ketua Forum Warga taman Sasana Patra dan Patra Abadi Suhardi Suhai membantah bahwa hasil rapat Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dan Pemkot Palembang bersama ATR BPN RI memutuskan, Tegal Binangun masuk wilayah Banyuasin.

Suhardi mengatakan pada saat rapat ini belum ada putusan mutlak mengenai keabsahan dari wilayah Tegal Binangun masuk ke Wilayah Palembang atau wilayah Banyuasin.

"Dalam rapat tadi tidak ada keputusan atau kesepakatan bahwa Tegal Binangun masuk wilayah Kabupaten Banyuasin atau wilayah Palembang," ujarnya saat dikonfirmasi Jumat (9/6/2023)

Menurutnya hal ini terjadi karena pemerintah masih akan melakukan rundingan lebih lanjut.

"Iya belum ada kesepakatan, dan masih akan dirundingkan oleh kementrian," tambahnya.

Menurut Suhardi jika dilihat berdasarkan Permendagri nomor 134/2022, wilayah Tegal Binangun memang masuk wilayah Banyuasin.

"Hal itu lah alasan kami melakukan aksi demo karena menuntut bahwa Tegal Binangun harus masuk wilayah Kota Palembang," tutupnya.