Baca tanpa iklan
Secara prinsip maupun substansial konstitusi/AD-ART organisasi adalah sah keberadaannya.
Lantas bila semua agenda KLB ini berjalan seperti yang dirancang oleh penyelenggara, tentu butuh pengakuan secara yuridis formal dari pemerintah juga dukungan sosial dari para kader juga simpatisan parpol ini.
Perihal ini sungguh tak mudah.
Rumah Besar PD sudah terbelah.
Apakah akan berdampak terhadap recovery mengembalikan kejayaan PD di masa lampau atau malah sebaliknya.
Belum tentu juga apabila parpol ini kelak dipimpin oleh pejabat pemerintah saat ini (ex.Jenderal TNI Purn Moeldoko) akan membawa eksistensi sosial politik lebih baik ketimbang di bawah pimpinan AHY.
Kemudian, pasca KLB berlangsung, apakah dengan serta merta mudahnya pemerintah (Kemenkumham RI) memberi pengakuan serta legalitas terhadap kepengurusan hasil KLB.
Bagaimana nasib PD versi AHY/SBY?
Di sisi lain, bagaimana pula legitimasi cabang cabang dan Organisasi Onderbouw di bawah PD?
Mengalami restruksi atau destruksikah nantinya?
Tak bermaksud berpihak kepada antar pihak yang bertikai di Rumah Besar PD, sepertinya semua kondisi ini terjadi diakibatkan oleh kurangnya penerapan kolektivitas, keterbukaan dan komunikasi pengelolaan manajemen organisasi politik secara modern.
Hasrat plus syahwat politik ketokohan personal teramat dominan, dalam sosok SBY berikut trahnya bak harga mati sehingga para pendiri atau tokoh senior lainnya bereaksi bersama dan ternyata kekuatan politik AHY/SBY tak berdaya menghadangnya.
"Atau mungkin saja ini juga bagian "Karma Politik" tengah melanda SBY beserta koleganya?
Biarlah proses berdinamika, saat waktu yang tepat akan menjawab semuanya. Semoga," pungkasnya.