Baca tanpa iklan
"Ada yang tinggal 5 persen, 95 persennya sudah pembayaran. Ada juga yang baru dibayar uang muka," katanya.
Sementara Itu, Inspektorat Kota Palembang, Gusmah Yuzar mengatakan, Pemerintah Kota Palembang masih mengupayakan pembayaran sisa utang proyek ke pihak ketiga sesegera mungkin, tanpa harus melakukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
"Tergantung uang siap langsung dibayarkan, target kami tahun ini tidak ada lagi utang-utang. Sama seperti tahun di 2020, tahun lalu memang masih ada utang tapi semua kewajiban kita untuk pembayaran 2018-2019 sudah dibayarkan. Nah, tahun ini juga sama kita upayakan segera lunas," katanya.
Sebelumnya, Walikota Palembang, H Harnojoyo mengatakan, dirinya selalu menekankan agar OPD di lingkup Pemerintah Kota Palembang harus menyiapkan rencana kerja secara matang sehingga semua pekerjaan bisa dimulai di awal tahun.
"Jadi guna mendukung pertumbuhan ekonomi, perputaran uang untuk perekenomian di Kota Palembang sudah bisa dijalankan diawal tahun," tutupnya.
Penjelasan Sekda
Sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Palembang, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa menyebutkan bahwa langkah Pemkot Palembang untuk meminjam Rp 116 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) baru sebatas wacana.
Mereka belum mengajukan pinjaman lantaran masih mempertimbangkan dan mengkaji banyak hal.
"Sampai sekarang masih tahap pengkajian, surat pun belum kita layangkan. Baru wacana saja, tapi memang untuk penjajakan awal dan konsultasi ke PT SMI serta pembahasan di Banggar DPRD, kita belum ditingkat proses pinjam," jelasnya, Rabu (3/2/2021).
Dewa membenarkan bahwa Pemkot Palembang masih ada hutang proyek OPD tahun 2020 yang belum dibayarkan.
Mereka mereka masih mempertimbangkan, diantaranya soal bunga pinjaman meski jika dibandingkan dengan Bank Sumsel Babel (BSB) bunga yang dikenakan PT SMI relatif lebih kecil.
"Sebenarnya ini kali pertama Pemkot untuk mewacanakan pinjaman, namun sebelumnya seperti Provinsi dan Pemkab Banyuasin juga pernah mengajukan pinjaman ke PT SMI," katanya.
Pemkot berupaya untuk membayar hutang proyek tahun 2020 tanpa harus melakukan pinjaman ke pihak ketiga.
Caranya dengan menerapkan efisiensi semua OPD, mulai dari mengurangi frekuensi perjalanan dinas, pemeliharaan barang dan kantor, ATK ataupun makan minum sehingga akan mengakomodir efisiensi anggaran
Efisiensi ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 33 namun sayangnya sejumlah OPD masih menganggarkan tinggi.
"Harusnya perjalanan Dinas hanya 2-3 orang, makan minum 70 porsi dan kualitasnya harus dikurangi. Sesuai aturan Kemenkue, setelah dua jam rapat baru keluar Snack. Begitu juga pengurangan ATK tanpa menggunakan kertas, apalagi sekarang serba digital," katanya.