Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Persoalan utang proyek ke pihak ketiga tengah dihadapi Pemerintah Kota Palembang.
Saat ini Pemkot Palembang mencari cara untuk melunasi utang-utang tersebut.
Sebelumnya Pemkot Palembang, mewacanakan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hampir mencapai Rp 116 miliar.
Namun kemudian Pemkot nyatanya lebih memilih untuk melakukan efisiensi mulai dari Perjalanan dinas, makan minum dan lainnya.
Kondisi ini jelas berimbas kepada kontraktor yang menantikan pembayaran dari pihak Pemkot Palembang.
Pihak kontraktor terpaksa gadaikan mobil hingga sertifikat tanah, supaya dapat pinjaman untuk membayar karyawan, sampai ada pembayaran dari Pemkot.
Salah seorang kontraktor proyek dari pihak ketiga inisial IR mengungkapkan sejak beberapa tahun terakhir, kerjasama yang dilakukan dengan Pemkot Palembang selalu meninggalkan utang.
Terutama bila pengerjaan proyek berada di penghujung tahun, sehingga untuk pelunasan baru bisa dibayarkan di tahun anggaran berikutnya.
Imbasnya, IR harus memutar otak untuk membayar gaji para pekerja yang menggantungkan nasibnya dari pembayaran proyek pekerjaan sembari menunggu pencairan.
"Ya terpaksa harus gadai surat jaminan pekerjaan. Dulu pernah saya gadai mobil dan surat tanah karena lama menunggu proses pencairan atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) keluar," ungkap IR, Senin (8/2/2021).
Dijelaskannya, saat pengajuan berkas penagihan pembayaran dalam sepekan dirinya bisa bolak-balik untuk memastikan kapan pencairan sembari melengkapi berkas yang dibutuhkan.
"Paling lama kalau adminitrasi lengkap untuk SP2D ada yang seminggu cair, ada juga sebulan baru pencairan. Semua tergantung kondisi keuangan Pemkot," katanya.
Untuk tahun ini, ada beberapa proyek pengerjaan infrastruktur yang baru dibayarkan uang muka, seperti pembangunan instalasi PDAM untuk pemasangan pipa dari Tegal Binangun dengan total proyek Rp 32 miliar.