Baca tanpa iklan
Andre mengatakan Komisi VI sebagai mitra kerja Kementerian BUMN dan seluruh BUMN, akan terus memantau kinerja Ahok sebagai Komut Pertamina. Apabila kemudian kinerja Pertamina malah jelek dan manajemennya amburadul, maka menurutnya Komisi VI tidak segan-segan merekomendasikan agar Ahok dipecat.
“Kami dari DPR hanya bisa menonton pengangkatan ini tapi mengingatkan kalau yang bersangkutan bukan membawa kebaikan tapi kekisruhan dan kinerjanya tidak baik alias amburadul. Tentu kami akan merekomendasikan kepada pak Erick Tohir agar yang bersangkutan dipecat,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok tak harus mundur dari keanggotaannya di partai bila diangkat sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN). “Kalau posisinya adalah sebagai komisaris, berdasarkan ketentuan undang-undang BUMN, Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan pimpinan partai. Dengan demikian tidak harus mengundurkan diri berdasarkan ketentuan undang-undang,” kata Hasto.
Hasto pun meminta, agar tak ada kecurigaan berlebih bahwa keberadaan Ahok di BUMN akan kongkalikong dengan kepentingan koruptif tertentu. Ia pun mengingatkan bahwa PDI Perjuangan punya pengalaman menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Dimana, pada tahun 2001 hingga 2004, Megawati Soekarnoputri sebagai presiden menghadapi krisis multidimensi. Saat itu rakyat mencatat bagaimana kepentingan partai dan kepentingan di dalam pengelolaan negara dipisahkan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Skala prioritas adalah menyelesaikan krisis multidimensi.
“Karena itulah kami menjaga marwah kekuasaan untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan orang perorang. Demikian pula di dalam pengelolaan BUMN itu sendiri,” ucap Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyebut terkait sejumlah oknum serikat pekerja Pertamina yang menolak Ahok, Hasto mengatakan bahwa di dalam UU BUMN pihak manapun dilarang campur tangan di dalam penempatan yang bersifat strategis. Termasuk penempatan direksi dan komisaris.
Penolak Mundur
Politikus PSI, Mohammad Guntur Romli menitip pesan kepada para pegawai Pertamina (Persero) yang menolak kehadiran Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Dalam pesannya, intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) itu mengatakan pegawai Pertamina yang menolak Ahok sebaiknya segera mundur.
“Untuk pegawai Pertamina yang menolak Pak Ahok sebaiknya mundur, banyak yang mau kerja di Pertamina,” ujar Guntur Romli.
Kemudian politikus PSI itu mengucapkan selamat bagi Ahok karena telah resmi menjabat Komisaris Utama PT Pertamina. Selanjutnya, yang menjadi tugas Ahok ialah membersihkan jajaran yang korup serta meningkatkan profesionalitas dan produktivitas Perusahaan Pertamina.
Menurut Guntur Romli, mereka yang bermain politik di dalam Pertamina memang sudah selayaknya untuk didepak karena tidak bekerja secara profesional. “Selamat buat Pak Ahok yang menjadi Komut Pertamina, saatnya bersih-bersih dan meningkatkan profesionalitas dan produktivitas Pertamina,” ucapnya.
“Mereka yang sudah bermain politik di Pertamina bukan bekerja secara profesional sudah layaknya didepak,” tambah Guntur Romli.
1. Basuki Tjahaja Purnama
Komisaris Utama PT Pertamina (persero)
2. Budi Gunawan Sadikin
Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (persero)
3. Emma Sri Martini
Direktur Keuangan PT Pertamina (persero)
Ahok Jabat Komisaris Utama Pertamina, Begini Rekam Jejak Karir dan Pendidikannya
Sejumlah pengamat justru menilai Ahok alias Basuki Cahaya Purnama lebih mampu dari sekadar menjabat Komisaris Utama Pertamina, karena latas belakang pendidikannya.