Ratusan Warga Lima Desa di Ogan Ilir Tolak Sertifikasi Tanah untuk Diambil Alih TNI AU

SRIPOKU.COM, INDRALAYA - Ratusan warga di lima desa wilayah Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, menolak lahan mereka diambil alih oleh TNI AU.

Kelima desa tersebut yakni Tanjung Pinang I, Tanjung Pinang II, Limbang Jaya I, Limbang Jaya II dan Tanjung Laut.

Hal ini disampaikan warga saat tim dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ogan Ilir yang didampingi puluhan Personil TNI AU mengecek lahan yang dimaksud, Kamis (21/8/2025) siang.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh H. Marzuki selaku salah satu tetua Desa Tanjung Pinang, ada beberapa poin keberatan mereka yang disampaikan.

"Sejak tahun 1939, leluhur kami telah menggunakan tanah itu secara turun-temurun. Diusahakan dengan baik untuk perkebunan, padi, nanas dan karet," kata Marzuki kepada TribunSumsel.com dan Sripoku.com.

Kilas balik beberapa dekade lalu, di masa pendudukan Jepang sekitar tahun 1942,  warga pemilik lahan diusir. 

Tanah warga di area Simpang Tanjung Pinang itu dicaplok sebanyak lebih kurang 3 hektar.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, masyarakat yang terusir kembali menduduki tanah itu. 

"Namun leluhur kembali berurusan dengan TNI AU. Ketika itu AURI mengklaim kalau tanah itu merupakan aset Kemenhan (Kementerian Pertahanan," terang Marzuki.

Sedangkan alasan warga untuk bertahan, yakni berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menyatakan lahan yang dikuasai oleh rakyat harus dikembalikan ke rakyat. 

"Namun jika tanah tersebut sudah dibangun untuk kepentingan sosial semisal sekolah, maka harus diganti rugi secara bijak oleh pemerintah," tutur Marzuki.

Warga diwakili Marzuki berharap agar ada kebijakan dari pihak TNI AU untuk mempertimbangkan bahwa lahan yang sudah diberdayakan agar jangan diambil.

Karena tanah tersebut menjadi urat nadi ekonomi masyarakat.

"Kami meminta BPN jangan membuatkan sertifikat tanah untuk pihak TNI AU," ucap Marzuki.

Baca juga: Perangkat Pengamatan Hujan BMKG di Musi Rawas Hilang Dicuri, Tak Bisa Deteksi Dini Bencana Banjir

 
Sementara tim dari BPN Ogan Ilir menjelaskan bahwa kedatangan ke Simpang Tanjung Pinang merupakan tindak lanjut dari permohonan TNI AU.

Adapun tindak lanjut yang dimaksud yakni mengukur tanah yang dilaporkan ke BPN Ogan Ilir.

"Kami sudah mengukur dan sekarang tahapan pemeriksaan lapangan. Menurut kami sudah clean and clear. Selanjutnya kami akan melakukan sidang internal," ujar pejabat perwakilan BPN Ogan Ilir, Safta.

Adapun penjelasan dari pihak TNI AU, bahwa pada tahun 2003 telah dilakukan pengukuran tanah dengan melibatkan berbagai stakeholder.

TNI AU sudah melakukan sosialiasi dan pernah juga menyampaikan agar warga menyiapkan surat-menyurat terkait kepemilkan tanah.

"Agar dapat diproses secara administratif, pihak TNI AU dalam hal ini Lanud Palembang juga pernah
meminta kepada camat dan kades setempat untuk memfasilitasi pertemuan untuk kita bersosialisasi dan memberikan ruang apabila ada penyanggahan. Namun sayang pertemuan tidak terlaksana dan penyanggahan secara adminstrasi hingga kini tidak kita terima," ungkap Letnan Jaya selaku perwakilan TNI AU Lanud Palembang.

Selama proses itu, Jaya menerangkan bahwa TNI AU tak pernah melakukan intimidasi atau penggunaan senjata serta penggusuran paksa. 

Dan apa yang dilakukan mereka atas perintah pimpinan, serta bukan kegiatan sembarangan.

"Kami sekadar menertibkan secara adminstrasi. Hilangkan persepsi bahwa  akan ada penggusuran dari TNI AU. Jadi intinya jika yang merasa memiliki hak tanah yang kita tertibkan ini, sebaiknya masyarakat menyampaikan bahwa mereka mempunyai surat atau hak tanah itu," jelasnya.

Simak berita menarik lainnya di sripoku.com dengan mengklik Google News.