RINCIAN Gaji hingga Reses DPRD Sumsel, Anggota Dewan Berharap Penghasilan Naik

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Di tengah ramainya isu kenaikan gaji anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan DPRD Kota Palembang mengungkapkan bahwa mereka belum merasakan adanya kenaikan penghasilan.

Bahkan, beberapa anggota DPRD Kota Palembang menyebutkan bahwa pendapatan mereka justru mengalami penurunan signifikan.

Isu kenaikan gaji yang viral di tingkat pusat, yang konon bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan, ternyata tidak berlaku di tingkat daerah.

Menurut salah satu pimpinan DPRD Sumsel, kebijakan kenaikan gaji biasanya hanya terjadi di tingkat pusat karena mereka yang membuat kebijakan.

"Belum ada informasi jika di DPRD Sumsel juga akan naik. Mengingat di pusat yang buat kebijakan," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh pimpinan komisi di DPRD Sumsel.

"Kita memang berharap ada kenaikan, tetapi sepertinya tidak ada. Sebab untuk masalah keuangan legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ada di Kemendagri," jelasnya.

Kondisi lainnya dialami oleh anggota DPRD Kota Palembang. Salah satu wakil rakyat mengaku penghasilan mereka justru berkurang drastis.

"Belum ada (kenaikan), malahan penghasilan kita selama ini mengalami penurunan dari biasanya sekitar Rp42 juta per bulan yang kami dapat, nyatanya sekarang berkurang Rp12 juta sampai Rp15 juta," bebernya.

Beberapa item yang mengalami pengurangan adalah tunjangan rumah dan transportasi, yang sebelumnya di atas Rp10 juta per bulan, kini masing-masing hanya Rp5 juta. Pengurangan ini sudah berlaku sejak periode lalu.

Sekretariat DPRD Sumsel Pastikan Belum Ada Kenaikan

Pihak Sekretariat DPRD Sumsel memastikan bahwa belum ada kabar resmi dari pemerintah pusat mengenai kenaikan penghasilan bagi anggota dewan.

Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Sumsel Hadi, menegaskan hal ini, yang berarti penghasilan yang diterima setiap bulan tetap sama seperti sebelumnya.

Secara rinci, penghasilan kotor rata-rata anggota DPRD Sumsel saat ini mencapai sekitar Rp52,19 juta per bulan.

Penghasilan ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk uang representasi (gaji pokok), tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi.

Setelah dipotong pajak dan iuran lainnya, gaji bersih yang diterima anggota dewan sekitar Rp44,22 juta per bulan.

 
Rincian Gaji Kotor Anggota DPRD Sumsel per Bulan:

Uang Representasi: Rp2.250.000
Uang Paket: Rp225.000
Tunjangan Keluarga: Rp270.000
Tunjangan Jabatan: Rp3.262.000
Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp20.732.000
Tunjangan Perumahan: Rp11.000.000
Tunjangan Transportasi: Rp13.000.000
Tunjangan Beras: Rp217.260
Tunjangan Badan Pemb.PERDA: Rp130.500
Tunjangan Khusus/PPh: Rp972.854
Total Penghasilan Kotor: Rp52.190.626

Total Potongan: Rp7.965.489

Gaji Bersih: Rp44.225.135

 
Uniknya, penghasilan ketua dan tiga wakil ketua DPRD Sumsel justru lebih kecil dari anggota biasa.

Hal ini karena mereka tidak mendapatkan tunjangan transportasi dan perumahan, melainkan fasilitas mobil dan rumah dinas.

Selain gaji bulanan, para wakil rakyat juga mendapatkan dana reses sebesar Rp150 juta setiap empat bulan sekali untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Mereka juga menerima uang saku saat melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.

Selain itu, para wakil rakyat tersebut juga akan mendapatkan anggaran dana reses dengan besaran Rp 150 juta per 4 bulan sekali, sebagai kegiatan mereka menyerap aspirasi masyarakat.

Termasuk uang saku jika melakukan kunjungan kerja ke luar daerah, yang besarannya bervariasi, dimana dalam setiap minggu biasanya ada kegiatan tersebut. 

"Pastinya kalau ketua dan tiga pimpinan lain, pasti lebih kecil karena mereka tidak dapat tunjangan transportasi dan rumah lagi. Namun dapat rumah dinas dan mobil dinas, " kata salah satu mantan anggota DPRD Sumsel.