Daftar Calon Wakil Panglima TNI yang Bakal Dilantik Presiden Prabowo Tanggal 10 Agustus 2025

Di tahun 2013, Tonny kembali ke Lanud Sultan Hasanuddin, menjabat sebagai Kadisops Lanud.

Ia dipercaya menjadi Ajudan Presiden ke-7 RI Jokowi pada 2014. Jabatan itu ia emban selama dua tahun sampai 2016.

Sejak saat itu, kariernya semakin melejit. Selesai menjadi Ajudan Presiden, Tonny diangkat senagai Danlanud Adi Soemarmo.

Ia juga pernah menjadi Staf Khusus KSAU dan Pangkogabwilhan II.

Pada 5 April 2024, Tonny resmi dilantik sebagai KSAU.

Berikut riwayat karier Mohammad Tonny Harjono:

• Pa Pnb Skadud 3 Lanud Iswahyudi (1993);
• Kasubsi Peta/Albanav Silat Dispos Skadud 3 Lanud Iswahyudi;
• Kasi Spes Diops Skadud 3 Lanud Iswahyudi;
• Pa Instruktur Pnb Wingdik Terbang Lanud Adi Sutjipto;
• Danskadud 11 Lanud Sultan Hasanuddin (2009-2012);
• Danlanud Timika (2012-2013);
• Kadisops Lanud Sultan Hasanuddin (2013);
• Dan Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin (2013-2014);
• Ajudan Presiden RI (2014-2016);
• Danlanud Adi Soemarmo (2016-2018);
• Danlanud Halim Perdanakusuma (2018-2020);
• Staf Khusus KSAU (2020);
• Sesmilpres Kemsetneg RI (2020–2022);
• Dankodiklatau (2022);
• Pangkoopsudnas (2022–2023);
• Pangkogabwilhan II (2023-2024);
• KSAU (2024–sekarang).

Kontroversi dan Respons

Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir diisi oleh Jenderal Fachrul Razi pada 1999–2000.

Posisi ini sempat dihapus oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan dihidupkan kembali oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres No. 66 Tahun 2019.

Meski sudah diatur dalam struktur organisasi TNI, jabatan ini belum diisi hingga kini.

Tujuan dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Perpres tersebut, Wakil Panglima TNI bertugas:

Membantu pelaksanaan tugas harian Panglima TNI
Memberikan saran strategis terkait kebijakan pertahanan, postur TNI, doktrin, dan penggunaan kekuatan militer
Melaksanakan tugas Panglima bila berhalangan
Mengkoordinasikan pembinaan kekuatan TNI untuk mewujudkan interoperabilitas antar matra

Posisi Wakil Panglima TNI sempat ditentang karena dianggap berpotensi tumpang tindih tugas dan tidak efisien secara organisasi.
 
Namun, Panglima TNI menilai jabatan ini penting untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah dan memperkuat komando operasional.