Rangkuman Materi Pancasila Kelas 11 Bab 2 Kurikulum Merdeka Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Dalam perjalanannya, UUD NRI Tahun 1945 mengalami beberapa perubahan atau bahasa kerennya amandemen.
Ada empat amandemen yang terjadi terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Lalu kenapa sih UUD NRI 1945 perlu diamandemen?

Ada beberapa alasan, yaitu:

• tumpu kekuasaan tertinggi di tangan MPR sehingga tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) pada institusi-institusi kenegaraan.
• memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden).
• mengandung pasal-pasal yang multitafsir atau arti ganda.
• memberikan kewenangan sangat besar kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang.
• Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi (MPR RI, 2012: 9-11).

Lalu apa saja perubahan yang terjadi?

Perubahan pertama diarahkan untuk membatasi kekuasaan Presiden dan pemberdayaan DPR.

Perubahan pertama ini disahkan dalam Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999.

Perubahan pertama berfokus pada tiga materi pokok yang terdiri atas 9 pasal dan 13 ayat, yaitu:

• Bab tentang Kekuasaan Pemerintah Negara
• Bab tentang Kementerian Negara
• Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat

Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 disahkan dalam Sidang Tahunan MPR 2000, terdiri atas 25 pasal dan 51 ayat.
Perubahan kedua meliputi pemerintah daerah, hak asasi manusia, wilayah negara, dan atribut negara.

Perubahan terdiri dari tujuh materi pokok, yaitu:

• Bab tentang Pemerintah Daerah
• Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat
• Bab tentang Wilayah Negara
• Bab tentang Warga Negara dan Penduduk
• Bab tentang Hak Asasi Manusia
• Bab tentang Pertahanan dan Keamanan Negara
• Bab tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan dalam Sidang Tahunan MPR pada 1-9 November 2001.

Pada perubahan ketiga ini, ada materi baru terdiri atas 23 pasal dan 64 ayat menyangkut tentang:

• pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
• Dewan Perwakilan Daerah (DPD
• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• Pemilihan Umum
• Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Adapun cakupan materinya adalah sebagai berikut:

• Bab tentang Bentuk dan Kedaulatan
• Bab tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat
• Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara
• Bab tentang Dewan Perwakilan Daerah
• Bab tentang Pemilihan Umum
• Bab tentang Hal Keuangan
• Bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan
• Bab tentang Kekuasaan Kehakiman

Perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan MPR dalam Sidang Tahunan pada 1-12 Agustus 2002.

Perubahan ini terdiri atas 13 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan, serta 23 ayat.

Adapun materi perubahan antara lain:

• pelaksanaan tugas kepresidenan
• pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden dan penghapusan Dewan Pertimbangan Agung
• Bank Sentral
• kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayai
• sistem jaminan sosial
• perubahan UUD
• Aturan Peralihan
• Aturan Tambahan