Rangkuman Materi Pancasila Kelas 11 Bab 2 Kurikulum Merdeka Demokrasi Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

• istilah hukum dasar diganti menjadi undang-undang dasar
• kata mukadimah diganti menjadi pembukaan dalam suatu hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar
• diadakannya ketentuan tentang perubahan undang-undang dasar yang sebelumnya tidak ada

UUD RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Konstitusi RIS secara resmi mulai berlaku pada 27 Desember 1949.

Pada 27 Desember 1949, terjadi tiga peristiwa penting lainnya, yaitu:

• penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda yang diwakili Ratu Juliana kepada Mohammad Hatta sebagai wakil
• Republik Indonesia Serikat di Belanda
• penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta
• penyerahan kekuasaan dari wakil Belanda Lovink kepada wakil Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Jakarta

Konstitusi RIS atau UUD RIS 1945 terdiri atas:

• Mukadimah, terdiri atas 4 alenia
• Batang Tubuh, terdiri atas 6 bab, 197 pasal
• Lampiran

Adapun beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949, antara lain:

• bentuk negara serikat, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik
• sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri

Selama Konstitusi RIS diberlakukan, banyak aspirasi yang muncul dari negara-negara bagian untuk kembali bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, disepakati kembali ke bentuk negara kesatuan.

Undang-Undang Dasar Sementara/UUDS (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

Kita tahu bahwa RIS tidak cocok dengan budaya Indonesia, maka banyak tuntutan untuk kembali bersatu dalam NKRI.

Perubahan UUD RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dituangkan dalam Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Sistematika UUDS 1950 terdiri atas:

• Mukadimah, terdiri atas 4 alinea
• Batang Tubuh, terdiri atas 6 bab dan 146 pasal.

Kemudian isi pokok yang diatur dalam UUDS 1950, antara lain:

• bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik
• sistem pemerintahan parlemente
• ada badan konstituante yang akan menyusun undang-undang dasar tetap menggantikan UUDS 1950

Namun badan konstituante tidak berhasil menyusun undang-undang dasar, sehingga Sukarno pun mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang berisikan tiga hal, yakni:

• membubarkan badan Konstituante;
• menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
• pembentukan MPRS dan DPAS

Sehingga pada saat itu mulai 5 Juli 1959 Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 tanpa melalui amandemen dengan empat alasan, yaitu:

• UUD 1945 menjadi jalan keluar
• makna simbolik UUD 1945 sangat besar
• struktur organisasi negara yang digariskan UUD 1945 akan memperlancar jalannya pemerintahan yang efektif
• kembali ke UUD 1945 benar-benar sesuai hukum yang berlaku

Perubahan UUD NRI Tahun 1945