Ratu Dewa Perjuangkan Nasib 1.900 Honorer Palembang, Usulkan Formasi PPPK ke Menpan-RB

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menunjukkan komitmen seriusnya dalam memperjuangkan nasib sekitar 1.900 tenaga honorer kategori R3 dan R4 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Ia berupaya agar ribuan honorer ini bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Dewa, Pemkot Palembang menjadi salah satu pemerintah daerah yang proaktif dalam menyikapi persoalan honorer.

Ia bahkan telah memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera mengajukan usulan formasi baru kepada Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) demi kepastian status para honorer.

"Untuk tenaga honorer pertama kita yang proaktif, semestinya yang kemarin punya formasi tapi tidak lulus dan ada petunjuk serta arahan akan dibuka formasi paruh waktu istilahnya, dan kita sudah minta ke Pak Sekda (Sekretaris Daerah) dan BKPSDM kita yang proaktif mengusulkan PPPK di tahun yang dulu sampai 3.000 sampai 4.000 an," kata Dewa, Selasa (15/7/2025).

Meskipun usulan telah disampaikan, Pemkot Palembang masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat untuk persetujuan formasi yang diajukan.

Dewa memastikan bahwa data-data honorer yang diusulkan telah lengkap dan terdaftar dalam database.

"Yang penting mereka terdaftar di database, dan kemarin sudah mendekati di angka 1.900 dan itu sudah ditandatangani kemarin, dan sudah dikirimkan ke Menpan-RB karena sudah online dan sudah masuk datanya lengkap dengan nama, tanggal lahir, by name, address, by phone semua sudah kita kirim," jelasnya.

Data-data yang dikirimkan tersebut, lanjut Dewa, termasuk para honorer yang sebelumnya tidak berhasil atau tidak lulus seleksi. Langkah ini dinilai krusial untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi para honorer yang telah lama mengabdi.

"Sekarang tinggal menunggu progres hasil respon dari Kemenpan-RB, mungkin Palembang lah yang pertama mengusulkan untuk paruh waktu, dan semua sudah kita usulkan," ucapnya.

Ratu Dewa juga menegaskan bahwa selama proses pengangkatan PPPK belum selesai, para honorer di lingkungan Pemkot Palembang akan tetap bekerja seperti biasa dan akan mendapatkan honor.

"Selama proses tetap jalan mereka tetap kerja, termasuk tetap mendapat honorer seperti biasa," jelasnya.

Langkah "jemput bola" yang dilakukan Pemkot Palembang ini mendapat apresiasi positif dari berbagai kalangan, terutama para honorer yang selama ini merasa cemas akan nasib mereka.

Komitmen Ratu Dewa ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi ribuan honorer di Palembang untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih jelas.