Pernah Jadi Pj Gubernur Sumsel, Begini Kabar Terbaru Agus Fatoni, Baru Dilantik Dengan Jabatan Baru

SRIPOKU.COM -- Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni resmi mengemban amanah baru sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua.

Pelantikan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (7/7/2025).

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan birokrat, Fatoni menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas negara dengan maksimal.

"Tentu kami sebagai ASN, sebagai birokrat, melaksanakan tugas apa pun yang ditugaskan oleh pimpinan, ditugaskan oleh negara, dan kami berusaha untuk bisa maksimal, untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Fatoni dalam keterangannya pada Selasa (8/7).

 
Fokus Utama Pj Gubernur Papua

Fatoni menegaskan bahwa dirinya akan memfokuskan perhatian pada tiga hal utama selama menjabat di Papua:

Memastikan roda pemerintahan berjalan baik.

Mengawal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada agar berlangsung aman dan damai.

Memperkuat pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga mengajak seluruh elemen strategis di Papua untuk memperkuat sinergi demi menjaga stabilitas wilayah dan mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas.

“Oleh karena itu, kita jaga kekompakan, kita jaga kebersamaan, kita jaga kekeluargaan di antara kita, karena Papua yang kita cintai harus maju, dan masyarakatnya juga harus sejahtera," tambahnya.

Netralitas ASN dan Evaluasi APBD
 

Terkait PSU Pilkada, Fatoni mengingatkan pentingnya netralitas dan profesionalisme ASN. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menciptakan iklim damai dan menjaga nama baik daerah.

“Dan kepada seluruh masyarakat, kita bersama-sama menjaga iklim yang kondusif, menjaga nama baik Papua, dan menjaga citra Papua yang kita cintai bersama,” tegasnya.

Selain itu, Fatoni berkomitmen untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua. Langkah ini bertujuan agar belanja daerah bisa lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat. “Kita akan melihat secara detail APBD-nya seperti apa, kita akan melihat rencana belanja yang belum terlaksana, yang memang tidak perlu ya akan kita pangkas. Kita akan prioritaskan untuk belanja-belanja, untuk urusan-urusan, untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat, dan betul-betul sangat prioritas,” jelasnya.