Berita Nasional
Diduga Banyak Oknum Pemerintah & TNI-Polri Bekingi Tambang Ilegal di Papua, Anggota DPR RI Bersuara
Anggota DPR RI menyoroti adanya oknum dari pemerintahan hingga anggota TNI-Polri yang membekingi tambang ilegal di Papua.
SRIPOKU.COM - Ada banyak oknum pemerintah dan TNI-Polri yang membekingi tambang ilegal di Raja Ampat Papua, Anggota DPR RI ini buka suara.
Seperti diketahui polemik pertambangan di Tanah Papua saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik.
Terlebih pasca munculnya ke publik terkait tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Kini sorotan itu juga datang dari anggota DPR RI bernama Yan Mandenas.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra tersebut menyoroti adanya oknum dari pemerintahan hingga anggota TNI-Polri yang membekingi tambang ilegal di Bumi Cendrawasih itu.
Kata Yan Mandenas, hal itu berdasarkan laporan masyarakat yang banyak datang kepadanya.
Laporan itu menyampaikan bahwa saat ini banyak tambang ilegal beroperasi di Tanah Papua.

Baca juga: Profil 4 Perusahaan Pemilik Tambang Nikel di Raja Ampat Jadi Sorotan, Aktivis Temukan Kerusakan Alam
“Termasuk tambang emas di Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nabire, Waropen, dan beberapa kabupaten lain di Papua,” kata Mandenas, dalam keterangannya, Minggu (8/6/2025).
Terhadap itu, Yan Mandenas meminta kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia segera menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang di Papua.
Kemudian, dia juga memperingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerbitkan izin tambang.
Sementara terkait tambang nikel di Raja Ampat, kata dia, bisa menjadi pintu masuk untuk memeriksa semua izin tambang di Papua.
“Masalah ini membuka mata kita bahwa banyak sekali tambang di Papua yang menyalahi aturan pemerintah, namun tetap diberikan rekomendasi untuk beroperasi,” ujar politikus Partai Gerindra itu.
Yan Mandenas menduga perusahaan tambang nikel di Raja Ampat mendapat beking dari pejabat setempat.
Tidak hanya itu, oknum pejabat di kementerian yang mengurus tambang juga diduga terlibat.
“Tentunya ada campur tangan oknum pejabat di kementerian terkait. Juga, ada proses yang tidak prosedural baik administrasi izin usaha pertambangan nikel,” ujar Mandenas.
Bupati Orideko: Tak Sesuai dengan yang Diekspos
Usai 25 Tahun Kosong Jabatan Wakil Panglima TNI Segera Diisi, 2 Sosok Jenderal Ini Paling Berpeluang |
![]() |
---|
Bak Langit dan Bumi, Ini Perbandingan Harta Kekayaan Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya! |
![]() |
---|
HARUN Masiku tak Bisa Lolos, Orang yang Bikin Hasto Masuk Penjara Ini Posisinya 'Sudah Dikunci' KPK |
![]() |
---|
MOMEN Prabowo Naik Kereta Cepat Whoosh Saat Kunker ke Bandung, Membaur Bareng Penumpang Umum |
![]() |
---|
POLISI Gerebek Pabrik Uang Palsu, Seorang Desainer Ikut Diamankan, Ratusan Lembar Upal Sudah Beredar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.