Anggota DPR RI Soroti Kerusuhan di Lapas Muara Beliti Musi Rawas, Tindak Tegas Oknum Sipir Nakal

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU - Anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi PKB Dapil Sumsel 1, H SN Prana Putra Sohe, menyoroti insiden kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) pagi.

Insiden tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 WIB, ketika para narapidana mulai menguasai hampir seluruh ruangan di dalam lapas dan menyampaikan protes keras melalui pengeras suara.

Suasana mencekam sempat terjadi di sekitar kompleks lapas. Dari dalam lapas, terdengar suara seorang narapidana yang menyampaikan keluhannya terkait perlakuan yang mereka terima selama menjalani hukuman.

Menanggapi insiden ini, H SN Prana Putra Sohe menegaskan bahwa kejadian di Lapas Narkotika Muara Beliti harus diusut tuntas.

"Usut tuntas motif yang menjadi pemicu kerusuhan dan berikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang terlibat," kata Nanan, sapaan akrabnya, dalam pres rilis  yang diterima Sripoku.com, Kamis (8/5/2025).

Nanan sudah berulang kali menyampaikan kepada kementerian terkait saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bahwa rusaknya alat deteksi keamanan di hampir seluruh lapas, seperti metal detector dan X-ray, menjadi peluang masuknya barang-barang terlarang seperti HP dan narkoba.

"Serta peluang untuk terjadi tindak suap kepada oknum sipir nakal," ungkapnya.

Nanan juga mengatakan, bahwa belum selesai ia melihat kejadian pesta miras di Lapas Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang mengakibatkan 2 narapidana tewas, kejadian serupa kembali terjadi.

"Hari ini kita melihat kembali kejadian serupa terjadi kericuhan di Lapas Narkotika IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan," sebutnya.

Rangkaian kejadian yang terjadi secara beruntun dalam waktu singkat ini, menurutnya, seperti bom waktu yang tinggal menunggu giliran meledak dan membuat resah seluruh masyarakat.

Beberapa laporan yang masuk kepada Komisi XIII DPR RI menunjukkan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian sistem pembinaan dan keamanan yang diterapkan oleh lapas saat ini.

Menurutnya, peraturan yang ada perlu direvisi dan dirumuskan bersama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) beserta pemangku kepentingan terkait, salah satunya dengan membentuk panitia kerja (panja) pemasyarakatan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Kita meminta kepada Menteri Hukum dan HAM untuk membentuk tim investigasi dan segera turun ke lapangan untuk melihat problematika yang terjadi di lapas se-Indonesia," ujarnya.

Simak berita menarik lainnya di sripoku.com dengan mengklik Google News.