2 Kategori Penduduk tak Bisa Ikut Memilih di PSU Pilkada Empat Lawang, Berikut Penjelasan KPUD

SRIPOKU.COM, EMPAT LAWANG - Dua kategori penduduk tidak bisa ikut memilih pada pemungutan suara ulang (PSU) pilkada Kabupaten Empat Lawang.

Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Empat Lawang, Riantra Jaya menyampaikan apabila terdapat penduduk baru atau memenuhi syarat sebagai pemilih setelah tanggal 27 November 2024 dan memiliki KTP elektronik dan ingin memilih di TPS maka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

“Yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak dapat dilayani di TPS yang melaksanakan PSU, begitu juga warga yang belum menikah pada pilkada 27 November 2024 kemarin namun setelah 27 november sudah menikah dan saat ini memiliki KTP,” katanya.

Menurutnya pihaknya juga akan  memastikan kepada petugasnya melalui KPPS untuk mengecek melalui DPT yang telah diserahkan ke KPPS atau juga bisa mengakses laman cekdptonline.kpu.go.id

Lalu ia juga menjelaskan siapa saja yang dapat menggunakan hak pilihnya pada saat PSU Pilkada Kabupaten Empat Lawang 19 April nanti.

Hal tersebut berdasarkan amar putusan MK nomor 24 tahun 2025 poin 5 yakni daftar pemilih tetap , daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara serentak pada tanggal 27 November 2024.

“Jadi yang bisa memilih itu yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, lalu pemilih pindahan yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan atau tercatat dalam daftar hadir pemilih pindahan yang sama dengan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024.

Serta pemilih tambahan yang tercatat dalam daftar hadir pemilih tambahan yang sama dengan yang digunakan pada pilkada November tahun lalu," katanya.

Penjelasan KPU Sumsel

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Divisi Teknis Penyelenggaraan, Handoko, menyatakan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Empat Lawang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Ia menegaskan bahwa KPU Empat Lawang telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan dalam PSU tersebut, dan dipastikan pemilih yang menggunakan hak pilih adalah yang terdaftar baik di DPT, DPK maupun DPTb

Handoko juga menyoroti bahwa situasi keamanan selama proses kampanye hingga saat ini berlangsung kondusif. 

Ia mencontohkan bahwa selama kampanye, baik pertemuan tatap muka maupun aktivitas di media sosial, tidak terjadi insiden yang mengganggu jalannya proses.

Kehadiran partai politik pendukung dan pengunjung juga berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Mengenai data DPT, Handoko mengakui belum memiliki informasi terbaru, namun memastikan bahwa DPT yang akan digunakan adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh KPU Empat Lawang sebelumnya. 

"Jumlah DPT tersebut, mengacu pada data yang digunakan pada pemungutan suara sebelumnya pada 27 November, dan yang menggunakan hak pilih saat itu," ungkap Handoko. 

Dalam memastikan pemilih yang menggunakan hak pilihnya nanti, Handoko menjelaskan KPU Sumsel akan memberikan bimbingan teknis (Bimteks) bagi jajaran KPU Empat Lawang disetiap Kecamatan yang ada. 

"Bimtek nanti tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilu yang menggunakan hak pilih, sehingga tidak jadi masalah kedepannya, " tutur Handoko. 

Dijelaskan Handoko, untuk pemilih yang masuk DPT akan diberikan undangan untuk menggunakan hak pilih sebelum pencoblosan pada 19 April mendatang, sedangkan yang DPTb ataupun DPK tidak diberikan, namun tetap mereka yang menggunakan hak pilih pada 27 November lalu tetap dipersilahkan.

"Artinya kalau yang warga yang mempunyai KTP tapi tidak masuk di DP, pastinya tidak bisa menggunakan hak pilih pada 19 April nanti hal ini mengacu putusan MK, " tukasnya. 

Sebelumnya, KPU Sumatera Selatan telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan PSU di Empat Lawang. 

Pembahasan tersebut mencakup tahapan yang akan dilakukan, petunjuk teknis lainnya, serta detail kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan PSU.