Bawaslu OKU Timur Terima 4 Laporan Dugaan Pelanggaran di Tahapan Pilkada, Dominasi Netralitas ASN

SRIPOKU.COM, MARTAPURA - Berikut 4 laporan dugaan pelanggaran yang diterima Bawaslu Kabupaten OKU Timur selama tahapan Pilkada berlangsung.

Laporan-laporan tersebut sebagian besar berkaitan dengan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu juga terkait netralitas kepala desa, yang semestinya tidak memihak dalam pesta demokrasi.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Ir Oki Endrata Wijaya, ST, MT mengatakan, ada empat laporan dugaan pelanggaran yang sudah masuk ke Bawaslu Kabupaten OKU Timur.

Keempat laporan tersebut diantaranya laporan kades se-kecamatan Buay Madang Timur.

Lalu laporan Kades Pujo Rahayu, Kampanye di Kelurahan Terukis Rahayu serta Videotron.

"Untuk laporan 1 sudah diregister dan diteruskan kepada pejabat berwenang. Lalu untuk laporan 2 sedang diproses. Sedangkan untuk laporan 3 tidak diregistrasi. Kemudian untuk laporan 4 sudah ditindak lanjuti," katanya, Selasa (12/11/2024).

Lebih lanjut ia juga menyampaikan, dengan adanya laporan dugaan pelanggaran ini, tentunya mendorong Bawaslu untuk memperkuat koordinasi bersama Sentra Gakkumdu dari unsur kepolisian dan kejaksaan, juga dengan jajaran Panwaslu di seluruh wilayah OKU Timur.

Dengan adanya sinergi yang kuat, Bawaslu berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan dan temuan yang terdaftar.

"Kami juga memastikan tidak ada pelanggaran yang terabaikan demi terciptanya pemilihan yang bebas dari praktik curang," ujarnya.

Ia juga menegaskan, pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi. 

Tentunya ini demi mewujudkan pemilu yang adil dan transparan. Meskipun tahapan kampanye telah diatur secara ketat namun pelanggaran masih rentan terjadi.

Khususnya dalam hal netralitas ASN dan kades terkait kepatuhan terhadap aturan kampanye.

Bawaslu akan terus meningkatkan pengawasan hingga tahapan pemilihan selesai.

Serta memastikan sanksi yang tepat bagi pihak-pihak yang terbukti melanggar.