Kritik Program Keluarga Maju Toha Rp25 Juta per KK, Pengamat: Bikin APBD Muba mungkin Super Defisit

SRIPOKU.COM, PALEMBANG,-- Program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin (Muba) nomor urut 2 Toha-Rohman, berupa Program Keluarga Maju (PKM) mendapat kritikan sejumlah pihak. 

Program Keluarga Maju sendiri merupakan program bantuan langsung ke setiap kepala keluarga sebesar Rp 25 Juta/ kk (Kepala Keluarga), yang bertujuan untuk masyakarat lebih berdaya dan lebih produktif.

Dengan adanya bantuan langsung PKM ini, masyarakat akan terbantu mengatasi kemiskinannya, misalnya dapat di buat modal usaha kecil-kecilan untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari, yang diharapkan Muba akan maju lebih cepat.

Menyikapi hal tersebut, Pengamat politik Sumsel dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) Bagindo Togar, jika program bantuan Rp 25 Juta tiap KK yang akan dicanangkan Cabup Muba Toha Tohet, diprediksi akan membuat APBD Kabupaten Muba extra defisit. 

Menurutnya, program tersebut brutal dan tidak masuk akal, mengingat besaran bantuan yang akan diberikan. 

"Jumlah Kepala Keluarga (KK)di Muba minimal 100 ribu KK. Bagaimana mungkin tiap KK dapat Rp 25 Juta, artinya akan menelan anggaran hampir Rp 2,5 Triliun sementara APBD Muba Rp 4, 2Triliun. Ini jelas ugal ugalanlan tidak masuk akal," kata Bagindo, Sabtu (2/11/2024). 

Diungkapkannya, kalau program tersebut jika diimplementasikan, tentu Pemkab Muba akan defisit dan program-program strategis lainnya tidak bisa dijalankan alias stagnan. 

Baca juga: Meresahkan Warga, Komplotan Curanmor di Musi Rawas Diringkus Polisi, 1 Tersangka Masih Pelajar

"Ini membuktikan kalau kandidat tidak memiliki pemahaman yang baik dan cenderung menggunakan syahwat guna mewujudkan keinginan agar memperoleh Jabatan yang sarat  muatan kekuasaan," ulasnya. 

Sementara pada debat kandidat cabup cawabup Muba 31 Oktober lalu, menunjukkan dengan jelas kualitas pendidikan dan pemahaman masing-masing kandidat terhadap kondisi kekinian. 

"Masyarakat bisa menilai sendiri, ironis juga melihat salah satu paslon gagal paham soal akan diksi juga persepsi tentang demokrasi dan gender," ucapnya. 

Sementara itu, calon nomor urut 02 (Toha- Rohman) tampak kesulitan menanggapi beberapa pertanyaan sejak awal debat, bahkan sempat meminta wakilnya, Rohman, untuk menjawab pertanyaan mengenai infrastruktur jalan.

Namun, saat pertanyaan dari panelis Rudi Kurniawan mengenai upaya peningkatan kualitas demokrasi lokal disampaikan, Toha tampak percaya diri menjawabnya. 

Ia mengungkapkan gagasan untuk melakukan “kontrol publik” dengan cara mengunjungi rumah warga secara rutin.

Bukannya mendapat simpati, jawaban ini justru menuai respons negatif, karena pendekatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat alias dikhawatirkan paslon ini kelak akan acapkali melakukan intervensi terhadap hak hak publik masyarakat.

Dan ini akan sangat berbahaya bagi dinamika serta pertumbuhan Demokrasi dibumi serasan sekate ini.