Serunya Herman Deru Dikeroyok 2 Rival di Debat Pilgub Sumsel 2024, Tim HDCU: Petahana Jawab By Data

Namun pernyataan Eddy Santana Putra itu disanggah oleh Herman Deru. 

Deru mengaku, 73,18 persen dan termasuk dalam kategori Sumsel.

Sehingga Deru berpendapat bahwa Eddy Santana salah data terkait IPM. 

"Kita harus bangga sebagai Sumsel, di pusat sana banyak orang Sumsel pegang jabatan terhormat," kata dia. 

Eddy Santana lantas menyoroti soal pendidikan di Sumsel yang bobrok karena banyak pungli. 

"Pertanyaan saya soal pendidikan yang bobrok belum bapak jawab," kata Eddy Santana. 

Herman Deru KLaim Bangun 11 Stadion

Mawardi Yahya dan Herman Deru terlibat silang pendapat di debat publik pertama Pilgub Sumsel 2024, Senin (28/10/2024) malam. 

Momen itu terjadi saat memasuki debat sesi bertanya dan sanggahan dari paslon. 

Seperti pertanyaan calon Gubernur Sumsel nomor urut 3 Mawardi Yahya (MY) yang bertanya kepada calon Gubernur nomor urut 1 Herman Deru (HD) . 

Mengingat keduanya, pada periode 2018-2023 sama-sama memimpin Sumsel sebagai Gubernur (HD) dan Wakil Gubernur (MY) saat itu. 

Mawardi dalam pertanyaannya jika tentunya semua calon memiliki komitmen bersama akan melibatkan pihak- pihak swasta dalam membantu pembangunan swasta, sebab tanpa ada komitmen dari pemerintah provinsi kepada pihak swasta tidak mungkin APBD yang ada mampu untuk membiayai seluruh harapan masyarakat dan pembangunan yang ada. 

Mantan Wakil Gubernur Sumsel ini pun mencontohkan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang kaya akan minyak, sehingga perusahaan besar yang mendapatkan sumber daya alam tersebut harus memberikan peran membantu daerah itu untuk pembangunan.

Menyikapi hal tersebut HD memberikan tanggapan, dimana jika berbicara partisipasi pihak swasta tentu harus ada servis yang baik bagi investor yang menanamkan modalnya di Sumsel. 

"Ada hal penting lainnya dari partisipasi warga itu sendiri, misalnya kedisiplinan membayar pajak dan tentunya hal ini bisa membantu pembangunan. Saya tidak bertanya tapi menanggapi saja, " kata HD. 

Di sisi lain calon Gubernur Sumsel Eddy Santana Putra (ESP) sempat mempertanyakan selama lima tahun, apakah ada pembangunan pihak swasta yang monumental di Sumsel kedepan atau yang akan datang. 

Mendapat tanggapan dan pertanyaan cagub lain, MY  menjawab dengan santai dan lugas. 

"Tanggapan bagi HD untuk pemasukan daerah dan itu wajib, tapi harapan kita ada undang- undang CSR, saatnya mengeluarkan CSR nantinya pembangunan di daerah di tempat usaha berdiri, " jelasnya. 

Sedangkan untuk kerjasama pembangunan dengan pihak swasta selama ini dengan pemprov Sumsel diakuinya tidak ada. 

"Saya kira semenjak untuk kerjasama pembangunan bersama pihak swasta bersama pemerintah provinsi, saya kira selama lima tahun ini tidak ada kecuali di zaman pak Alex Noerdin untuk fasilitas olahraga," ucapnya. 

Sedangkan saat MY bertanya ke HD, ia mempertanyakan soal klaim sukses membangun Rumah Tahfidz seluruh Sumsel, dan mempertanyakan peran pemprov Sumsel dalam pembangunannya. 

"Apa peran pemprov dari pembangunan rumah tahfidz itu, apakah memberikan insentif kepada Ustadzahnya. Apakah memberikan pembangunan rumah tahfidz juga, kalau hanya mengklaim, saya kira tidak bisa, " tanya mantan Bupati Ogan Ilir ini. 

Mendengar pertanyaan mantan rekannya memimpin Sumsel itu, HD mengungkapkan jika Mawardi kurang mendapat informasi dari kepala biro Kesra selama ini. 

"Ini sepertinya dulu kepala biro kesra kurang lapor ke pak Mawardi, rumah tahfidz  tidak boleh diartikam secara arfiah, bahwa ini kegiatan belajar mengajar mengaji insentifnya diberikan melalui organisasi yang menaunginya. Itu sudah berjalan dan pak Mawardi bisa bertanya kepada kepala biro kesra yang bisa menjawab, " tuturnya. 

Ditambahkan Herman Deru, jika rumah tahfidz pastinya bisa melahirkan santri Sumsel yang berkancah ditingkat nasional. 

"Dulunya provinsi Sumsel pada tahun 2006 masuk 10 besar MTQ, namun kemudian hilang. Lalu tahun 2022 baru mendapatkan 10 besar di MTQ nasional Kalsel setara provinsi Aceh," paparnya. 

Di sisi lain, Deru mengungkapkan jika banyak andil pembangunan di Sumsel oleh pihak swasta selama ini, termasuk pembangunan GOR di tempat kelahiran Mawardi Yahya. 

"Pak Mawardi Yahya lupa, itu GOR tempat olahraga di OI dibangun perusahaan bukan APBD, saya yang meresmikan. Ada 11 bangunan stadion di Sumsel partisipasinya perusahaan bukan APBD, kalau tidak ada sumbangsih swasta pembangunan di Sumsel itu mungkin salah informasi, sebab ada GOR ditempat kelahiran bapak sendiri dibangun baik perusahaan swasta," paparnya.

Mendengar hal itu, Mawardi sendiri mengaku jika selama ini dirinya mendapat laporan keluhan dari bawahan, jika tidak ada sumbangsih dari Pemprov Sumsel selama ini untuk rumah tahfidz itu. 

"Saya tahu pak Gub, pak Herman Deru yang dibangun fasilitas GOR itu sisa CSR zaman Alex Noerdin itu setahu saya. Yang kedua jujur saya sampaikan, justru Kesra mengeluh ke Wagub banyak ustadz dan ulama bertanya kepada saya, yang zaman era Alex Noerdin bantuan gubernur Pondok Pesantren selama 5 tahun tidak diberikan, saya kira itu," pungkasnya.