Dituding Tidak Netral, Puluhan Massa Desak Pj Gubernur Sumsel Copot Sekda OKU

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Puluhan Masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumbagsel, mendatangi kantor Gubernur Sumsel, Kamis (5/9/2024) sore.

Kedatangan K-MAKI ini untuk menuntut Pj Gubernur Sumsel segera mencopot Sekda OKU Darmawan Irianto, yang diduga bersikap tidak netral karena menghadiri dan membuka salah satu event pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati OKU beberapa hari yang lalu.

Hal itu dilakukan K-MAKI, karena sampai saat ini tidak ada tindakan yang diberikan baik oleh Pj Bupati OKU maupun Pj Gubernur Sumsel, terkait netralitas ASN yang melibatkan Sekda OKU di Pilkada OKU 2024.

"Kami minta Pj Gubernur Sumsel bertindak tegas, copot jabatan Sekda OKU yang diduga tidak netral," kata Koordinator Aksi K-MAKI, Ir. Feri Kurniawan, Jumat (6/9/2024).

Ia menuding, sikap Sekda OKU bersama beberapa pejabatnya yang diketahui membuka acara salah satu paslon di Kabupaten OKU, menjadi bukti jelas ketidaknetralan oknum ASN tersebut.

Namun, sampai sekarang tidak ada tindakan tegas yang diberikan terhadap pejabat tertinggi di Kabupaten OKU tersebut.

"Sebelumnya, Sekda Sumsel pernah menyampaikan jika akan menindak tegas jika ada ASN kedapatan tidak netral dalam Pilkada. Tapi mana buktinya, semuanya bohong," ungkapnya.

Hal yang sama disampaikan, Bonni Belitong, harusnya Pj Gubernur Sumsel dapat bertindak tegas, karena jika tidak maka M-MAKI akan membawa masalah ini ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan ASN.

"Jangan sampai pesta demokrasi dirusak, karena adanya oknum ASN yang tidak netral," katanya.

Menurutnya, sikap Sekda OKU yang membuka langsung acara salah satu paslon kepala daerah, tidak pantas dan melanggar etik sebagai pegawai negara.

Bonni mengatakan, jika tidak ada tanggapan dari Pj Gubernur maupun Pj Bupati OKU, maka aksi ini akan terus dilakukan.

Mewakili Pj Gubernur Sumsel, Sunarto siap menampung apa yang menjadi aspirasi massa demo hari ini.

"Sebetulnya itu kan ada domain masing-masing, Bawaslu dan KPU. Kami sifatnya menunggu rekomendasi dan akan menindaklanjuti jika ada laporan," ungkapnya kepada wartawan.

Meski begitu, Sunarto mengaku beberapa pihak termasuk Inspektorat akan melakukan beberapa tindakan, termasuk memanggil yang bersangkutan secara dinas.

"Ini kita terima, apabila ada rekomendasi juga baik dari Bawaslu maupun KPU," tuturnya.