Demo Driver Online di Palembang

Ribuan Driver Online Palembang Geruduk Kantor Gubernur Sumsel, Perang Tarif 'Matikan' Driver

Ribuan driver ojek online (ojol) di Palembang menggelar di Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel)

Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Odi Aria
Tribunsumsel.com/Linda Trisnawati
Ribuan driver ojek online (ojol) di Palembang menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (2/9/2024). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ribuan driver ojek online (ojol) di Palembang menggelar di Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (2/9/2024).

 Terpantau dari depan gerbang Kantor Gubernur Sumsel sampai ke jalan A Rivai ramai didatangi para driver ojol.


Driver online baik roda dua dan roda empat melakukan aksi damai meminta Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel membuat kebijakan menentukan Batas Tarif Bawah (BTA) dan Batas Tarif Atas (BTA) transportasi online.

Baca juga: Breaking News: Ribuan Driver Online Hari Ini Demo di Kantor Gubernur Sumsel, Tuntut Ketentuan Tarif


Sebab selama ini aplikator membuat kebijakan tarif batas bawah dan batas atas yang berbeda antara satu aplikator dengan aplikator lainnya, sehingga kerap terjadi perang tarif.


Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Sumsel, Asrul Indrawan mengatakan, meminta agar Pj Gubernur Sumsel bisa membuat Peraturan Gubernur soal ketentuan tarif transportasi online  agar tidak saling berperang antar driver.


"Perang tarif mematikan driver, karena tarif yang ditetapkan terlalu rendah tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan para driver," kata Asrul.

Baca juga: Ribuan Driver Online Palembang Hari Ini Akan Mogok Matikan Aplikasi, Demo di Kantor Gubernur Sumsel


Ia pun mencontohkan tarif yang ada sekarang hanya Rp 1.200 - Rp 1.500 per km, bahkan per 4 km hanya Rp 5.000. Sedangkan bensin saja satu liter Rp 10 ribu, itu pun paling hanya bisa untuk jarak tempuh 6 km. Belum macetnya dan lain-lain.


"Beberapa tuntutan yang disampaikan yaitu tolak tarif di bawah regulasi, sesuaikan harga delivery semua aplikasi, hapuskan goceng, slot, shopee hub dan untuk grab nego kami dengan tegas menolak masuk di Palembang," katanya 


Lalu, diharapkan ada kepastian hukum untuk seluruh driver online. Meminta Pj Gubernur untuk mengeluarkan Pergub terkait ambang bawah dan atas ongkos online di Kota Palembang, khususnya dan Sumsel pada umumnya. Lalu sesuaikan potongan semua aplikasi.


Dia menyebut sebenernya banyak kendala atau keluhan driver ini bukan cuma soal perang tarif yang tidak wajar dan tidak sehat tersebut, namun juga tentang kesejahteraan yakni potongan komisi mitra yang besar dan diluar ketentuan dan kendala lainnya.


"Bayangkan saja tarif mengantarkan penumpang Rp 5 ribu, dapat apa kami driver, itu belum lagi dipotong biaya administrasi dari aplikator, biaya bensin dan juga tenaga, belum lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah," ujarnya.

 

Ada enam permintaan driver online yang akan mereka suarakan:

1. Tolak tarif di bawah regulasi

2. Sesuaikan harga delivery semua aplikasi

3. Hapuskan goceng, slot, shopee hub dan untuk grab nego, kami dgn tegas menolak masuk di palembang

4. Kepastian hukum utk seluruh driver online

5. Meminta Gubernur atau PJ Gubernur untuk mengeluarkan Pergub terkait ambang bawah dan atas ongkos Online di Kota  Palembang khususnya dan Sumsel pada Umumnya

6. Sesuaikan potongan semua aplikasi

Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved