Richard Cahyadi Eks Kadis PMD Muba Jadi Tersangka di 2 Kasus Dugaan Korupsi di Muba

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel menetapkan RC mantan Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), sebagai tersangka. 

RC tersandung dugaan korupsi kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa pada Dinas PMD Muba Tahun Anggaran 2019-2023.

Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari, mengatakan, penetapan tersangka RC  berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : PRINT-01/L.6/Fd.1/01/2024 Tanggal 02 Januari 2024.

"Penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP," katanya, Rabu (21/8/2024) malam. 

Sebelumnya tersangka RC telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara korupsi. 

"Sehingga tim penyidik pada hari ini meningkatkan status dari semula saksi menjadi tersangka, dan untuk tersangka RC tidak dilakukan penahanan (karena ditahan dalam perkara Pengadaan Aplikasi SANTAN TA 2021 dari Kejari Musi Banyuasin)," ungkapnya.

Vanny juga menuturkan pontensi  kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp. 25.885.165.625,- (Dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta serratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)," bebernya. 

Adapun perbuatan tersangka RC melanggar primair, pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tndak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001  tentang  perubahan atas undang-undang No :  31 Tahun  1999  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No : 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang No : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Untuk para Saksi yang sudah diperiksa sampai saat ini berjumlah 173 (Seratus tujuh puluh tiga) Orang," bebernya kembali.

Terkait modus operandi, ditambkan Vanny tersangka RC selaku Ketua Tim Asistensi tidak melaksanakan tugasnya selaku Asistensi, baik dalam perencanaan sampai dengan Pelaksanaan tidak terarah sehingga mengakibatkan terjadinya Markup.

Kasus Aplikasi Santan

Kepala Dinas PMD Muba Richard Cahyadi ditetapkan oleh Kejari Muba menjadi tersangka kasus tindak pindana korupsi Sistem Aplikasi Nomor Tanah Desa (Santan) yang ada Dinas PMD Muba. 

Richard Cahyadi menjadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejari Muba, Senin (19/8/2024). 

Sebelum ditetapkan menjadi tersangka,  Richard Cahyadi menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIB. 

Diketahui Richard Cahyadi ditetapkan tersangka kasus Santan pada Dinas PMD, dimana pada tahun 2021 tersangka menjabat sebagai Kepala Dinas PMD.

 Kemudia tersangka saat ini menjabat staf ahli Bupati dan Plt Kepala Dinas PMD Muba.

Sebelumnya Kejari Muba Roy Riady SH MH menyebutkan modus yang dilakukan yakni mengarahkan 130 desa membuat aplikasi Santan yang sejak awal diarahkan dan digunakan untuk mengambil keuntungan pihak tertentu.

"Namun saat berjalannya aplikasi tersebut tidak berfungsi dengan baik atau tidak bisa digunakan," jelasnya.

Alhasil Dinas PMD tersebut memotong dana APBD desa sebesar Rp22.500.000 dari 130 desa tanpa sosialisasi.

"Kegiatan tersebut dilakukan pada tahun 2021 yang lalu Dinas PMD desa melalui pihak ketiga membuat aplikasi Santan tersebut tanpa sosialisasi dan aplikasi tersebut tidak bisa digunakan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp2,5 miliar," ujarnya. 

Kajari menegaskan jika pihaknya akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap lebih lanjut keterlibatan para pihak terkait dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.