Pilkada Serentak 2024: Re-Empowering dan Legitimasi Leadership

Kasus ekploitasi sumber daya alam mineral-timah tersebut menunjukkan bahwa konsep sentraslistik (pusat) dan  de-sentralistik-otonomi daerah, belum menunjukkan suatu kondisi  relasi konstruktif dan selaras antara pemerintah pusat  dan pemerintah daerah.

Selain itu, ke depan, patut diketahui bahwa  masih terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan Otoda yang memerlukan respons dan solusi dari para pemimpin terpilih nantinya.

Antara lain: secara umum, pemahaman konsep sentralisasi, desentralisasi  dan otoda terkesan belum mantap, kondisi sumber daya manusia atau aparatur pemerintah daerah yang belum sepenuhnya atau satu visi dalam pelaksanaan Otoda, masih terdapat potensi konflik antardaerah, adanya eksplotasi sumber daya alam, tingginya tingkat korupsi di daerah,  beragam visi dan program pembangunan dalam bidang sosial-ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di daerah  tidak berjalan semestinya, dan kadangkala karena alasan pembangunan, aspirasi masyarakat daerah sering terabaikan.

Secara spesifik,  tantangan-tantangan  pada  pembangunan di era  Otoda, antara lain: kemiskinan, korupsi, pengangguran pemuda, akses pendidikan, kejahatan siber, gizi dan kesehatan, pelecehan seksual, perubahan iklim dan bencana alam, kekerasan rumah tangga, penipuan dan judi online (melibatkan rumah tangga dan pelajar/pemuda), disproporsionalitas pengelolaan sumber daya alam (timah, nikel, batubara), dan lain sebagainya.

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, berdasarkan data IMF per April 2024, tingkat pengangguran Indonesia menempati urutan pertama, dimana mencapai 5,2 persen.

Data BPS 2023 menunjukkan bahwa terdapat sekurangnya 452.713 lulusan S1, S2, dan S3 yang tergolong NEET (not in employment, education, and training), sedangkan lulusan diploma terdapat 108.464 orang (Kompas.Com/20 Mei 2024).

Sementara itu, secara total jumlah anak muda berusia 15-24 tahun yang tergolong NEET ada 9,9 juta (22,25 persen) dari 44,7 juta anak muda kelompok  Gen  Z.

Dilihat dari jenis kelaminnya, anak muda yang tergolong NEET yakni perempuan mencapai 5,73 juta orang  (26,54 persen) dan laki-laki 4,17 juta (18,21 persen).

Bila dilihat dari umurnya, anak muda tergolong NEET paling banyak berada pada usia 20-24 tahun sebanyak 6,46 juta orang dan usia 15-19 tahun sebanyakn 3,4 orang.

Bila dilihat berdasarkan pendidikannya, anak muda tergolong NEET paling banyak merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) yakni sebanyak 3,57 juta orang.

Untuk  anak muda lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) mencapai 2,29 juta orang, lulusan sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak1,84 juta orang, dan sekolah dasar (SD) sebanyak 1,63 juta.

Beberapa tantangan dan masalah pembangunan nasional dan pembangunan daerah/otonomi daerah yang telah dikemukakan, seharusnya patut menjadi perhatian semua pihak.

Salah satunya, pada Pilkada 2024, sedapat mungkin perlunya betul menghasilkan pemimpin daerah (gubernur, bupati, walikota) yang berlegitimasi: memiliki prestasi (kinerja baik) dan bereputasi (moralitas sosial).

Seorang pemimpin daerah  yang berlegitimasi, diharapkan dapat membuat rencana pembangunan daerah yang bersinergi dengan pemerintah pusat.

Untuk itu, Pilkada 2024, diharapkan memang terpilih para pemimpin daerah yang berlegitimasi. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk pemerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.