Belasan Pegawai Laporkan Kepala Puskemas Sabokingking ke Inspektorat Palembang, Ini Penyebabnya
Belasan pegawai melaporkan Kepala Puskemas Sabokingking ke Inspektorat Palembang lantaran diduga arogan
Penulis: Reigan Riangga | Editor: adi kurniawan
SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Merasa diperlakukan tidak manusiawi saat melaksanakan pekerjaan, belasan pegawai melaporkan Kepala Puskemas Sabokingking yang bertempat di Jalan Sei Buah Kecamatan IT II Palembang ke Inspektorat Palembang lantaran diduga arogan, Rabu (7/2/2024).
Salah seorang karyawan Puskesmas Sabokingking, DA menuturkan bahwa ia merasa sangat kecewa dengan sikap arogan dan tidak manusiawi Kepala Puskesmas.
Menurutnya, tak hanya membuat aturan secara pribadi, namun juga dianggap melanggar batas dengan menahan uang JKN yang seharusnya menjadi hak karyawan yang telah menjalankan tugas dengan tanggung jawab.
Selain itu, lanjut dia, selama dibawah kepemimpinan Kepala Puskemas, karyawan tidak boleh mengandung, mengurus keluarga sakit ataupun kepentingan lain tanpa izin dari pimpinan.
“Selama lima tahun terakhir dan saat ini dalam enam tahun terakhir, kami bekerja di bawah tekanan kepala puskesmas. Kami dilarang hamil, tidak diperbolehkan merawat keluarga yang sakit, menggunakan telepon, atau melakukan kegiatan lainnya tanpa izin beliau. Lebih parahnya lagi, beliau menahan uang JKN yang seharusnya menjadi hak kami," jelasnya.
Berdasarkan itu, ia berharap akan ada tindak lanjut dari laporan tersebut dengan mendapatkan kejelasan lantaran pegawai merasa dizolimi.
Kepala Inspektorat Kota Palembang, Jamiah Haryanti membenarkan adanya laporan karyawan yang melaporkan lantaran mengeluhkan kepemimpinan dari Kepala Puskesmas Sabokingking.
Sedikitnya 18 pegawai Puskesmas mengeluh akan kepemimpinan yang dianggap arogan
Meskipun demikian, pihaknya telah melakukan klarifikasi baik dari kepala Puskesmas maupun Dinkes Palembang terkait hal tersebut.
"Ini hanya masalah komunikasi saja. Sudah kita klarifikasi. Curhat dari karyawan juga sudah kita dengarkan bersama Kepala Puskemas serta Dinkes Palembang," kata Jamiah, Rabu.
Menurutnya, adanya potongan atau menahan uang JKN itu, tidak benar lantaran sebuah kebijakan meski tanpa adanya permusyawarahan terlebih dahulu.
Kendati itu, Jamiah menyampaikan kepada para Karyawan agar nanti harus berani ngomong atau menyampaikan apa yang terjadi saat mediasi atau klarifikasi bersama.
"Semoga hal ini kedepannya semakin baik, nyaman saat bekerja dan tidak terulang lagi kedepannya," ujarnya.
Prabowo Sapu Bersih Orang PDIP dari Kabinetnya Usai Budi Gunawan dan Hendrar Prihadi Dicopot |
![]() |
---|
Rekam Jejak Kontroversial Angga Raka Prabowo, Rangkap 3 Jabatan Padahal Dilarang MK |
![]() |
---|
Daftar Nama 19 Kader Gerindra yang Jadi Menteri dan Wamen Prabowo dan Gibran Usai Reshuffle Ketiga |
![]() |
---|
Kunci Jawaban PAI Kelas 1 SD Halaman 40 Semester 1 Kurikulum Merdeka, Soal Kuuji Kemampuanku |
![]() |
---|
Kunci Jawaban PAI Kelas 1 SD Halaman 43 Semester 1 Kurikulum Merdeka, Soal Kuuji Kemampuanku |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.