Anggaran Jalan di Provinsi Sumsel Tahun 2024 Sebesar Rp 425 Miliar, Ini Rinciannya

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBM-TR) Provinsi Sumsel telah menentukan program kerja (Proker) untuk pembangunan, perbaikan serta rehabilitasi jalan dan jembatan yang menjadi wewenang dari Pemerintah Provinsi Sumsel. 

Penjabat atau Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni melalui Kepala Dinas PUBM-TR Sumsel M Affandi mengatakan, pada 2024 ada 83 paket jalan serta 9 paket jembatan pada Proker 2024.

"Untuk pengerjaan jalan terbagi menjadi pembangunan, rekontruksi, rehabilitas, dan pelebaran jalan, dengan nilai anggaran Rp 425 miliar," kata Affandi, Rabu (17/1/2024). 

Affandi menjelaskan, dalam paket jalan tersebut ada beberapa jalan yang baru menjadi tanggung jawab Provinsi dari sebelumnya merupakan milik pemerintah Kabupaten/Kota.

Dari perpindahan tanggung jawab itu, Provinsi harus melakukan pelebaran luas jalan menjadi standar jalan Provinsi, jalan Provinsi memiliki standar selebar tujuh meter. 

"Jadi, kalau ada jalan Provinsi di kabupaten/kota yang masih lebar di bawah standar itu, maka diutamakan pengerjaan pelebaran jalan untuk memenuhi standar," katanya.

Meski demikian, apabila jalan itu banyak berlubang, maka perbaikan kerusakan itu yang lebih diutamakan, jadi pengerjaan jalan ini menyesuaikan kebutuhan.

Sedangkan untuk 9 paket jembatan, tersebar dibeberapa daerah seperti Pali dan daerah lainya. Untuk anggaran paket jembatan sendiri senilai Rp 74 miliar. 

"Seperti Jembatan di daerah Pali, yang awalnya merupakan jembatan pipa akan kita Bangun. Harapannya proses pelelangan paket pengerjaan jalan tersebut dapat selesai pada bulan Maret 2024," katanya 

Menurutnya, semakin cepat pengerjaan jalan ini lebih bagus, sehingga kemantapan jalan di 2024 diharapkan bisa meningkat dan berada pada angka 90 persen.

Sementara itu Dinas PUBM-TR Provinsi Sumsel mencatat kemantapan jalan di Sumsel pada 2023 mencapai 88,15 persen atau turun dibandingkan 2022 sebesar 93,6 persen, karena panjang jalan yang menjadi tanggungjawab Provinsi bertambah dari yang sebelumnya 1.500-an km, jadi 1.779 km.