Sebelum Ditahan KPK, Sarimuda Pernah Tersandung Kasus Tanah di Polda Sumsel, Baru Bebas Setahun Lalu

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Mantan Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS) Sarimuda resmi menyandang status tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pensiunan Kadishub Sumsel tersebut tersandung kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 18 miliar.

Namun sebelum berperkara di KPK, Sarimuda juga pernah ditangkap dan ditahan oleh Polda Sumsel kasus penipuan jual beli tanah pada 2021 lalu.

Kasus di KPK

Dari penjelasan KPK, Sarimuda melakukan kegiatan usaha PT SMS sebagai Badan Pengelola Kawasan Khusus (BP KEK) Tanjung Api-APi melakukan kegiatan usaha jasa pengangkutan batu bara dengan kereta api.

Sehingga Sarimuda diduga melanggar Pasal 2 ayat I atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi.

Selain itu, KPK juga mengatakan, bahwa Sarimuda diduga membuat kebijakan kerja sama pengangkutan batu bara dengan perusahaan pemilik batu bara atau pemegang izin usaha pertambangan.

Melalui kerja sama itu KPK mengatakan, PT SMS mendapatkan bayaran dengan hitungan per metrik ton.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, mengatakan, PT SMS juga melakukan kerja sama dengan vendor lainnya.

Kemudian pada tahun 2020-2021 Alexander menjelaskan, Sarimuda diduga memerintahkan pengeluaran uang yang ada di kas PT SMS dengan membuat tagihan fiktif.

Ternyata pembayaran dari vendor tidak sepenuhnya masuk ke kas PT SMS melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Sarimuda.

Akibatnya perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 18 miliar.

"Setiap kali pencairan cek bank yang bernilai miliaran rupiah, Sarimuda melalui orang kepercayaannya menyisihkan uang ratusan juta, uang tersebut dalam bentuk tunai dan transfer ke rekening bank salah satu perusahaan milik anggota keluarganya yang tidak memiliki kerjasama bisnis dengan PT SMS," kata dia.

• Kata Gubernur Sumsel Herman Deru, Eks Calon Walikota Palembang Sarimuda Ditahan KPK

Tersandung Kasus Tanah

Pada 2021 lalu Sarimuda sempat tersandung kasus pnipuan jual beli tanah.