Respon Parpol di Sumsel Usai Bawaslu RI Minta Tunda Pilkada 2024

SRIPOKU. COM, PALEMBANG - Sejumlah partai politik di Sumatera Selatan (Sumsel) menanggapi wacana penundaan Pilkada November 2024 yang diungkapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Ketua DPD Hanura, Akhmad Al Azhar berharap Pilkada 2024, tetap akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada.

"Sejauh ini semua partai pasti berharap pemilu akan tepat waktu. Termasuk partai Hanura juga berharap tepat waktu," kata Ahmad Al Azhar, Jumat (21/7/2023).

Apalagi menurut Azhar, partainya termasuk yang lain sendiri sejauh ini telah mempersiapkan semuanya. Jadi pencalegan sudah kita persiapan dari jauh-jauh hari.

Sementara Bawaslu, sambung Azhar, mau mengundurkan atau membatalkan pilkada tidak memiliki dasar atau alasan untuk penundaan Pilkada 2024. Sehingga hal ini perlu dipertanyakan juga.

"Pada prinsipnya, kita berharap semuanya dapat berjalan sesuai tahapan," tuturnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Selatan, Ramlan Holdan, dengan tegas menyatakan bahwa partainya telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi pemilu.

"Kami siap dan tak gentar menghadapi apapun," ujar Ramlan dengan percaya diri.

Ramlan secara prinsip menolak ada penundaan Pilkada itu, sebab apa yang disampaikan Bawaslu alasannya tidak rasional.

"Tapi sepanjang tidak melanggar undang-undang kalau memang tidak melanggar undang-undang silahkan. Yang kedua alasan untuk ditunda untuk menunda itu apa? Karena mereka sudah menetapkan menetapkan Pileg dan Pilpres serentak kemudian Pilkada di November 2004. Kenapa tidak dari dulu, jadi dak logis untuk melakukan penundaan," tandasnya.

Sementara Ketua harian DPD Golkar Provinsi Sumsel RA Anita Noeringhati mengatakan sejauh ini pihaknya sudah mempersiapkan dengan matang. Anita mempertanyakan apa dasar hukumnya, sehingga pemilu akan diundur.

Apalagi dilanjutkannya, Golkar telah mempersiapkan strategi untuk memenangkan pemilu 2024 mendatang. Apalagi Sumsel, merupakan salah satu lumbung suara bagi Golkar. Sehingga Golkar, sendiri sejauh ini berharap tetap berharap pemilu 2024 tetap dilaksanakan tepat waktu.

Sebelumnya, Bawaslu mengusulkan pembahasan opsi penundaan Pilkada 2024 karena beririsan dengan Pemilu 2024 dan adanya risiko masalah keamanan.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema "Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya" di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini. Karena, pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," ujar Bagja dikutip situs resmi Bawaslu RI, Kamis (13/7/2023).