Wakil Presiden Memuji Keseriusan Sumsel Menurunkan Angka Stunting

SRIPOKU.COM, BANYUASIN - Wakil Presiden RI KH Maruf Amin memuji keseriusan Sumsel di bawah komando Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam menurunkan angka stunting.

Bahkan, upaya penurunan angka stunting tersebut hingga saat ini masih dilakukan secara masif.

“Kita mengapresiasi Sumsel dan beberapa daerah lain atas dicapainya dalam penurunan angka stunting ini,” kata Wapres Maruf Amin ketika meninjau bedah rumah bagi keluarga beresiko stunting di Desa Rimba Balai Kabupaten Banyuasin, Kamis (6/7/2023).

Dimana diketahui, saat ini angka stunting di Sumsel yakni sebesar 18,6 persen atau turun 6,2 persen dari sebelumnya mencapai 24,8 persen.

“Sumsel merupakan daerah terbaik dalam penurunan stunting ini sehingga angka stunting secara nasional turun sebesar 21,6 persen. Target kita pada 2024, angka stunting di Sumsel ini bisa di angka 14 persen,” paparnya.

Tidak hanya itu, pada tahun 2024 itu pula angka stunting di Sumsel diharapkan dapat semakin turun dibawah 10 persen.

“Kita targetkan Sumsel ini mampu menurunkan angka stunting hingga 6 persen di semester II,” jelasnya.

Menurut Wapres, upaya penurunan stunting tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk membentuk bangsa yang kuat.

“Kita ingin membangun bangsa kuat yang bersumber dari keluarga. Pemerataan kesejahteraan keluarga dari segala aspek menjadi tujuan kita, utamanya melalui upaya penurunan angka stunting ini,” tuturnya.

Upaya itu juga, lanjut Wapres, merupakan salah satu langkah untuk menyiapkan generasi muda yang mampu bersaing.

“Dengan ini, bangsa kita tentu akan menjadi generasi tangguh yang siap bersaing,” jelasnya.

Dia pun menyebut, sejumlah strategi untuk mengintervensi angka stunting sudah dipersiapkan dengan baik.

“Kita melakukan gerakan yang melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, kemudian swasta untuk ikut bergerak. Termasuk juga perorangan hingga generasi muda,” imbuhnya.

Lebih jauh, Wapres Ma’ruf Amin juga memantau penggunaan anggaran yang sudah diperuntukan untuk penanganan stunting di sejumlah kementerian dan lembaga.

“Anggaran di berbagai kementerian dan lembaga yang sudah ditandai untuk penanganan stunting, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Penggunaannya harus efektif,” terangnya.