Warga Tegal Binangun Demo, Pengamat Minta Walikota Palembang & Bupati Banyuasin Stop Pentingkan Ego

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Menyikapi persoalan tapal batas Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang di Tegal Binangun yang masih berlarut-larut, Pakar Hukum Tata Negara, DR Febrian SH MS menyarankan agar pimpinan daerah harus mendinginkan suasana dan legowo.

Kalau ini ternyata masing-masing pihak tidak menemukan solusi damai, ini kan berlanjut ke solusi hukum

"Saya sampaikan solusinya jangan sampai ada kata-kata dari pimpinan daerah, kepala daerah khususnya yang tidak mendinginkan suasana.

Dia harusnya merangkul. Harusnya ada legowo entah dari Kota Palembang, entah dari Kabupaten Banyuasin," ungkap DR Febrian SH MS, Minggu (4/6/2023). 

Sebaliknya, kalau mengedepankan ego kata Febrian, ia mengingatkan kalau masa jabatan hanya lima tahun.

Sementara masyarakat terus berkutat dengan persoalan Tapal Batas. 

"Masyarakat juga yang rugi. Jadi kepala daerah harus berpikir itu. Jadi tidak ada unsur politiklah di situ. Ini persoalan umum yang bisa diselesaikan," katanya. 

Baca juga: Warga Tegal Binangun Tolak Masuk Banyuasin, Ketua DPRD Palembang: Kami Akan Judicial Review ke MA

Febrian yang juga kerap tampil sebagai pengamat politik menyebut itu nanti pemerintah pusat turun menyesuaikan kehendak dari bawah.

Nanti turun Permendagri, itulah keputusan hukum. Dari awal kita harus menghormati keputusan hukum. Berharap ada kedewasaan dibuktikan dengan sikap kenegarawanan. 

"Persoalan di situ bisa tidak masyarakat mengecap pembangunan secara baik. Itu yang terpenting poinnya.

Buka  masalah mata pilih. Kalau Pemkab Banyuasin tidak bisa memberikan layanan terhadap masyarakat Tegal Binangun secara baik, itulah yang terjadi lebih baik mereka ikut ke Kota Palembang.

Setelah itu Tapal Batas disosialisasikan sehingga setelah ini tidak ada lagi persoalan Tapal Batas," kata Febrian yang juga menjabat Dekan Fakultas Hukum Unsri. 

Baca juga: Warga Tegal Binangun Tolak Permendagri Masuk Kabupaten Banyuasin, Ancam Ngadu ke Presiden Jokowi

Persoalan tapal batas itu kata Febrian, sudah sering terjadi di seluruh Indonesia termasuk juga di Sumsel. Umumnya persoalannya terkait sumber daya alam di tambang.

Ada juga persoalannya yang sifatnya khas seperti kependudukan di Palembang dan Banyuasin. 

Kenapa hal itu terjadi, sebenarnya adanya ketidaksadaran baik masyarakat maupun pemerintah terhadap konsistensi tapal batas yang telah diberlakukan sejak zaman dulu. Termasuk kemungkinan pelebaran atau pemekaran.