KIB, Gerindra dan PKB Mesra, Pengamat Sebut Upaya Menarik PDI Perjuangan Berkoalisi

SRIPOKU. COM, PALEMBANG --- Adanya kemesraan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terdiri dari Partai Golkar, PPP dan PAN bersama Gerindra serta PKB, merupakan langkah parpol untuk membentuk koalisi besar. 

Hal ini diungkapkan Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr MH Husni Thamrin, menyikapi pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para ketum parpol koalisi yang digelar di DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023), yang tanpa dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketum partai NasDem Surya Paloh. 

Husni Tamrin mengungkapkan, jika koalisi parpol dalam Pilpres 2024 nanti semuanya memang lagi proses untuk terus melakukan koalisi, yang hingga saat ini belum ada satupun juga yang bisa mengklaim bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan maju Pilpres 2024.

"Belum ada yang final usung siapa, seperti Anies Baswedan dengan Nasdem, Demokrat dan PKS masih menggantung kondisinya, karena Balon wapres belum ada. Termasuk Airlangga (Ketum Partai Golkar), nyatanya belum sepakat juga dengan PAN dan PPP, kemudian Prabowo yang yang baru digadang-gadang kemarin kan bersama Muhaimin Iskandar, cuma belum ada kesepakatan Balon Presiden dan Wapres nya saat ini, " katanya. 

Disisi lain, PDI Perjuangan yang hanya sendiri diakui Husni, saat ini yang bisa mengusung pasangan balon Presiden dan Wapres tanpa koalisi, masih bisa dibilang wait and see, mengingat belum ada kepastian siapa yang akan diusung nantinya. 

"Semua partai ingin berkoalisi besar dan semua masih terbuka saat ini, tapi PDIP sendiri tidak akan terburu-buru mengeluarkan dukungannya, karena akan jadi keuntungan pihak lain. Tapi siapa yang bisa menarik PDIP ke koalisi maka itu jadi magnet tersendiri," tandasnya. 

Sebelumnya, ketidakhadiran Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di acara silaturahmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para ketum parpol yang digelar di DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023) menjadi isu keretakan koalisi parpol dipemerintahaan saat ini. 

Menurut Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumsel Yudha Rinaldi, jika masalah koalisi partai untuk Pemilu Presiden (Pilpres) merupakan kewenangan Ketum (Megawati) dan DPP. 

"Yang jelas itu ranahnya dan kewenangan DPP dan Ketum, kita tidak mengomentarinya, karena lucu kalau kita ikut mengomentarinya, " kata Yudha, Senin (3/4/2023). 

Apalagi diungkapkan Yudha jika yang diundang acara itu DPP, maka jelas yang menjelaskan DPP karena mereka yang tahu kenapa tidak datang saat itu. 

"Kalau kami ada perhitungan (soal Pilpres) dan finalnya nanti diumumkan Ibu Megawati "ujarnya.

Dijelaskan mantan anggota DPRD Sumsel ini, yang jelas pihaknya di tingkat provinsi maupun Kabupaten/ kota se Sumsel, lebih fokus bicara pendaftaran bacaleg dan mempersiapkan strategi kemenangan di Pileg. 

"Jadi kalau Pilpres kewenangan DPP, termasuk Pilkada belum lah dibicarakan, " capnya. 

Ditambahkan Yudha selain mempersiapkan Bacaleg yang berkualitas untuk meraih kursi di DPRD yang sudah 100 persen internal dan diserahkan ke DPP,  pihaknya juga saat ini sedang menginvetaris saksi- saksi untuk mengawal suara Pileg nanti. 

"Kita berharap saksi bertugas di wilayah TPS nya sendiri, jangan sampai saksi wilayah lain sehingga dak nyocuk (gunakan hak suara). Ini berdasarkan pengalaman dulu, padaha ada 2 saksi per TPS tapi nyatanya tidak ada suara disitu, katakanlah tidak ada milih lagi, padahal ada saksi bisa dia milih lain atau kemana dia saat milih itu, " ujarnya.