Pengamat Sayangkan Pernyataan SBY Jadi Blunder, Kader Demokrat Palembang Tetap Bela

SRIPOKU.COM, PALEMBANG ---- Pengamat Politik, Drs Bagindo Togar menyayangkan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dirinya harus turun gunung mengatakan Pemilu 2024 bakal berjalan tidak adil dan tidak jujur yang mengkondisikan hanya dua Paslon Capres. 

"Saya menyayangkan pernyataan SBY, kenapa gak dari AHY atau Sekjennya atau ketua komite Departemen bidang politik Partai Demokrat, akhirnya sekarang blunder," ungkap Drs Bagindo Togar Butar Butar kepada Sripoku.com, Senin (19/9/2022). 

Menurut Bagindo, yang paling layak menyampaikan adalah ketua partai sendiri, atau Sekjen.

Jangan sampai SBY yang harusnya sudah menjadi seorang negarawan, contoh seperti BJ Habibie, ketika dia berkuasa menjadi negarawan tidak ada lagi seolah beliau post power syndrome. 

"Seolah-olah dengan sepuluh tahun terakhir ini mereka tidak punya peluang, bakal kehilangan peluang politik sampai ke depan," katanya.

"Cukuplah beliau sebagai pendiri partai Demokrat yang bijak, yang tidak berusaha all out membela partai Demokrat dengan cara-cara yang bukan seorang negarawan," ulasnya. 

Mantan Ketua IKA Fisip Unsri ini mengingatkan jika persepsi adalah politik.

Menurutnya, sebetulnya sangat wajar ketika SBY sebagai pendiri Partai Demokrat membuat pidato politik seperti itu. 

"Sampai mengatakan dia akan turun gunung. Itu wajar-wajar saja. Tapi bisa juga harus dimaklumi ketika ada Parpol lainnya mengkonter ataupun merespon pernyataan itu," kata Bagindo. 

Kembali ia mengingatkan politik itu persepsi ketika SBY membuat prediksi bahwa akan terjadi kecurangan, apalagi terkait dengan eksistensi partainya, dan putranya sebagai ketua partai Demokrat diharapkan bisa punya posisi politik yang strategis dalam Pemilu 2024, ya wajar buat pernyataan-pernyataan statemen politik. 

"Cuma persoalan sekarang ketika ada juga yang mengkonter, merespon tidak sesuai dengan persepsi politik yang dibangun oleh Partai Demokrat juga harus dimaklumi," ujarnya. 

Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) juga menyebut Politik itu adalah seni, segala kemungkinan bisa jadi.

Sehingga apakah dilarang kalau dua Paslon dalam ketentuan penyelenggaraan Pemilu.

"Kan gak dilarang dua Paslon itu mau tiga Paslon juga gak dilarang, persoalan ketika dari kelompok Partai Demokrat dan partai lainnya yang dekat dengan Demokrat sebagai partai katakanlah Demokrat, PKS sekarang menjadi oposisi," ujarnya. 

Ketika mereka tidak ada ruang untuk menjagokan calonnya dalam pemilu Pilpres tahun depan, karena kecukupan fraksi dalam jumlah elektral atau Parlemen thresholdnya tidak mencukupi yaitu 20 persen dari kursi DPR atau jumlah suara itu juga menutup ruang.