Kontestasi Pilgub Dalam Perspektif Komunikasi Lintas Budaya

Oleh Fatkurohman, S Sos
Pemerhati Politik dan Opini Publik Rumah Citra Indonesia (RCI)

PELAKSANAAN Pilkada serentak, termasuk Pilkada Gubernur Sumatera Selatan (Pilgub Sumsel) tahun 2024 sudah ada titik terang. Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyepakati dan telah ditetapkan pada November 2024 akan datang. Dengan keputusan ini, sudah bisa menjadi acuan bagi stekholder terkait untuk mempersiapkan dalam rangka menghadapi Pilkada 2024, termasuk di Sumatera Selatan.

Salah satu elemen penting dalam pemilu yakni daftar pemilih. Lalu seperti apa gambaran daftar pemilih di Sumatera Selatan berdasarkan data terbaru. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun dari KPU Sumatera Selatan, pemilih di Sumsel berdasarkan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) terbaru, total sebanyak 5.904.114 pemilih. Dari jumlah tersebut, pemilih laki-laki sebanyak 2.981.690 atau sekitar 50,50 persen.

Sementara pemilih perempuan sebanyak 2.922.424 atau 49.50 persen. Dari jumlah tersebut, 50 % lebih pemilih terdapat di 5 daerah dari 17 Kabupaten Kota di Sumsel yakni Palembang, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, OKU Timur dan Musi Banyuasin.

Dalam perspektif Pilkada Gubernur, ada beberapa suku budaya yang mendominasi dan mempengaruhi politik Sumsel. Sebut saja suku Musi, Komering, Palembang, Besemah, Ogan dan Jawa. Sejak era demokrasi pilkada Gubernur Sumsel secara langsung pertama kali pada tahun 2008, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih selalu mempresentasikan dari suku-suku tersebut. Misalkan Alex Noerdin dari Musi-Besemah, Eddy Yusuf (Komering), Ishak Mekki (Ogan), Herman Deru (Komering), Mawardi Yahya (Ogan).

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sripokutv di bawah ini:

Ke depan gimik-gimik budaya dalam politik diprediksi masih akan kental, mengingat demokrasi rasional saat ini belum menjadi tradisi. Artinya dalam upaya memenangkan kontestasi Gubernur Sumsel masih sangat membutuhkan komunikasi lintas budaya, karena tidak ada suku yang dominan. Dengan komunikasi lintas budaya ini terdapat pertukaran makna berdasarkan pikiran yang disepakati bersama untuk mewujudkan visi dan persepsi bersama yakni memenangkan kontestasi politik Pemilihan Gubernur.

Dari berbagai analisis, tokoh-tokoh yang berpotensi bakal tampil ke depan pada pemilhan gubernur diprediksi masih berasal dari suku dan wilayah yang dominan dari sisi jumlah pemilih. Sebut saja Herman Deru dari Nasdem (Komering dengan basis OKU Timur DPT terbesar ke-4), Eddy Santana Putra dari Gerindra (Palembang Komering dengan basis Kota Palembang DPT terbesar ke-1), klan Kahar Muzakir dari Golkar (Musi-Ogan DPT terbesar ke-5), Iskandar dari PAN (Ogan dengan basis OKI DPT terbesar ke-3), Heri Amalindo (Musi dengan basis Muba-PALI) dan klan Mawardi Yahya (Ogan). Sementara dari Jawa yang jumlahnya cukup dominan belum ada tokoh yang muncul dan diunggulkan sehingga seringkali jadi penentu. Apalagi Pemilih Jawa dikenal dengan sangat kompak dan loyal.

Morgan (1986) menjelaskan pendekatan budaya mengarahkan kita untuk memahami sebuah organisasi sebagai sesuatu yang dikonstruksi berdasarkan pikiran dan jiwa para anggotanya dan aturan yang disepakati bersama. Dalam budaya dimana terjadi proses pertukaran makna, mengandung muatan emosi dimana terjadi melalui komunikasi baik verbal maupun non verbal (Hogan, 2000).

Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:

Bahasa Politik
Dalam politik melakukan komunikasi tidak hanya untuk berbincang-bincang, tetapi ia harus mencari kata-kata yang representatif, menyusun kalimat, mengeluarkan suara dengan nada tertentu dan berperilaku dengan cara yang sesuai dengan situasi sosial.

Nilai kepatuhan, kesetiaan, atau kerja keras terhadap organisasi atau kelompok lebih disebabkan oleh kebutuhan emosional daripada pertimbangan rasional. Keberadaan dari setiap individu berkaitan dengan aspek-aspek empiris tertentu, sehingga makna diperoleh dari kajian interpretatif untuk mencari makna (meaning) bersama (Kurniawaty, 2019). Artinya bahasa politik yang gunakan tokoh atau kandidat dalam berkomunikasi merepresentasikan dan mampu dimaknai sesuai dengan realitas sosial kelompok tersebut baik secara perilaku dan suara sehingga mampu dimaknai bersama dan diterima oleh kelompok tersebut.

Secara mendalam Blumer menggambarkan tentang makna sebagai dasar manusia bertindak muncul dari 3 premis dasar yaitu : (1) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang ada pada sesuatu tersebut; (2) Makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain; (3) Makna tersebut diciptakan, dipertahankan, diubah, dan disempurnakan melalui proses penafsiran ketika berhubungan dengan sesuatu yang dihadapinya.

Dalam politik, Graber menegaskan bahwa sebagian besar aktivitas politik adalah permainan kata-kata. Politisi berhasil meraih kekuasaan karena keberhasilannya berbicara atau komunikasi secara persuasif kepada para pemilih dan kepada elit politik. Manusia berkomunikasi sangat ditentukan oleh budayanya. Dalam konteks ini, proses komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tatapi juga merepresentasikan keyakinan- keyakinan bersama (Carey, 1989:18).

Sumatera Selatan dengan tidak ada suku yang dominan maka harus bahasa komunikasi politik yang bisa dimaknai bersama atau diyakini bersama. Dan yang paling efektif komunikasi dengan bahasa yang dipahami secara budaya oleh kelompok masyarakat tersebut.